tirto.id - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Selasa (19/3/2019) pagi.
Menurut Riza, kedatangannya bersama Fadli untuk menyampaikan hasil temuan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait adanya ketidakwajaran dalam data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
"Kami sampaikan temuan kami dalam rangka ada DPT ganda yang perlu ditelusuri dan diperbaiki," ujar Riza saat ditemui di Kantor Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).
Riza mengatakan, temuan ini sama seperti yang pernah disampaikam ke KPU pada 11 Maret 2019 lalu terkait data ganda dalam DPT Pemilu 2019. Seperti KPU, kata Riza, Bawaslu juga akan melakukan pengecekan melalui komputer dan mengecek langsung ke lapangan.
"Respons Bawaslu tadi baik, akan tindak lanjuti temuan kami, kami juga akan cek IT, diteruskan pengecekan lapangan oleh Bawaslu dan KPU," jelas Riza.
Terkait masalah DPT, Riza yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu meminta pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi kinerjanya dalam memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU.
Menurut Riza, pemerintah sebaiknya menyisir ada tidaknya pemilih ganda dalam DP4 tersebut, sebelum diberikan ke KPU. Hal ini, lanjut Riza agar KPU tak mendapatkan data yang invalid sebelum melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).
"Untuk ke depan pemerintah harusnya sejak awal menyisir dan perbaiki DP4, jangan KPU diberi data invalid," tutur Riza.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan lembaganya bersama KPU terus memperbaiki masalah-masalah terkait DPT.
Masalah-masalah itu seperti temuan pemilih ganda dalam DPT maupun munculnya WNA pemilik e-KTP yang masuk dalam DPT.
"Kalaupun ada perbaikan pun tetap akan ada sinergi antara KPU, Dukcapil dan Bawaslu," ucap Bagja.
Bagja juga menepis bila masalah DPT Pemilu 2019 ini masih amburadul, padahal sudah sekitar satu bulan jelang hari pencoblosan.
"Enggak semua amburadul, ada permasalahan iya, tapi enggak amburadul kok, datanya ada, orangnya ada, kita juga lakukan verifikasi faktual," pungkas Bagja.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (11/3/2019) pekan lalu untuk mengadukan temuan adanya 17,5 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang dianggap tak wajar.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan data pemilih yang tak wajar yang ditemukan tersebut didapat berdasarkan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHB2) oleh tim IT BPN.
BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan ditinjau dari kesamaan tanggal lahir. Adik dari Prabowo Subianto itu merinci sebanyak 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Alexander Haryanto
