Indeks Bantuan Sosial

Gerak hidup kelompok transgender kian sempit selama masa pandemi COVID-19. Padahal kebutuhan hidup harian mereka tak mengenal kata kasihan.

Survei Sindikasi: para freelancer harus menanggung beban sendiri terlebih bagi yang memiliki tanggungan orangtua, istri/suami, atau anak.

Aksi Presiden Joko Widodo membagikan sembako ke sembarang masyarakat di pinggir jalan dikritik sejumlah pihak.

Pemerintah menyediakan bantuan sosial dalam bentuk program PKH, Kartu Sembako, Bansos Langsung, Kartu Pra Kerja dan listrik gratis.

Dua program bantuan sosial baru telah disetujui Presiden Jokowi untuk meredam dampak pandemi Corona di Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambah alokasi anggaran bagi 15,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) kartu sembako.

KPK menemukan sejumlah persoalan di Papua terkait penyaluran bantuan sosial hingga aset pemerintah yang bermasalah.

Isu terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masih menjadi masalah yang tak kunjung usai dalam periode pertama pemerintahan Jokowi.

Pembahasan di KPK bersama Kemensos dan Kemendagri terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) agar sesuai dengan sasaran.

Center of Reform on Economics (CORE) menyoroti tingginya realisasi belanja pemerintah untuk bantuan sosial (bansos) sepanjang tahun 2019 ini.

Bantuan berdatangan untuk korban kebakaran di Tebet, Jakarta Selatan yang masih sekolah, karena kehilangan perlengkapan belajar.

Kemensos akan melibatkan pihak swasta untuk menyalurkan beras sejahtera (Rastra) demi tidak ada monopoli.

Realisasi penyaluran bantuan PKH dan BPNT telah melampaui 50 persen pada Juni 2019. 

Menteri Sosial Agus Gumiwang menyebut istilah "keluarga prasejahtera" digunakan untuk menghilangkan stigma sosial di masyarakat terhadap keberadaan penerima PKH.

Realisasi bansos yang tinggi di saat penerimaan negara rendah, membuat defisit APBN hingga April 2019 sudah mencapai 101,04 triliun. 

BPN mengklaim Prabowo-Sandiaga sudah punya cara yang tepat untuk mengelola bantuan sosial.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan tempat pengganti untuk sementara.

Fadli Zon menilai cairnya dana bansos yang nominalnya menyentuh Rp15 triliun rupiah sarat kepentingan politik pilpres, menurutnya hal ini sudah sering terjadi.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai lonjakan pencairan dana bansos pada Januari 2019 dibanding awal 2018 adalah hal yang wajar dan tidak politis. 

ICW menilai penyaluran dana Bansos rawan untuk kepentingan politik. Bawaslu harus mewaspadai hal ini.