tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50,14 triliun.
Pemblokiran anggaran dilakukan melalui mekanisme automatic adjustment, yakni memberikan anggaran belanja di K/L ke prioritas yang lain, terutama untuk bantuan sosial dan perlindungan sosial.
Kebijakan tersebut masuk di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Melalui aturan ini, masing-masing K/L menyisihkan 5 persen dari total anggaran.
Prioritas anggaran yang disisihkan digunakan sebagai salah satu metode untuk merespons dinamika global, salah satunya untuk mengantisipasi krisis.
Terbaru, penyisihan anggaran dilakukan untuk menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, anggaran tersebut diberikan kepada 2,5 juta petani.
“Pertama, subsidi pupuk itu penting karena kita masuk dalam musim tanam dan kemarin dengan dana yang ada Rp26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani,” ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/2/2024).
“Sehingga kita menambahkan 2,5 [juta] petani. Ini subsidi pupuk enggak boleh terlambat, sehingga presiden sudah sepakat untuk sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” imbuhnya.
Airlangga menambahkan, teknik untuk dana subsidi pupuk hingga bantuan sosial lain di awal tahun dilakukan dengan automatic adjustment.
"Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment," ucapnya saat menjawab pertanyaan awak media terkait sumber dana bantuan sosial BLT Rp600 ribu dan subsisi petani.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membenarkan penganggaran melalui automatic adjustment.
Menurutnya, perlu antisipasi terhadap kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi memengaruhi perekonomian dunia.
"Sesuai arahan presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi memengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024," kata Deni dalam keterangannya, dikutip Selasa (6/2/2024).
Lebih lanjut, Deni memastikan bahwa pemblokiran anggaran tidak semata-mata langsung memangkas dari K/L terkait. Namun, untuk mencegah K/L membelanjakan secara ugal-ugalan di awal tahun.
"Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L," ujarnya.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Irfan Teguh Pribadi
