Indeks Bantuan Sosial

Pemerintah Indonesia menebar bantuan sosial hingga akhir 2020 untuk menghindari resesi ekonomi.

Penerima bantuan sosial dari 25 persen melonjak jadi 72 persen dari jumlah penduduk Jabar selama COVID-19.

Mensos menegaskan koordinator PHK tidak boleh kader partai, termasuk PDIP.

Polri mengungkap 92 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial penanganan COVID-19. 

Jenis bansos yang bermasalah dari pengaduan meliputi Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan dan bansos sembako khusus pandemi.

Pemerintah memperpanjang bantuan sosial, insentif tenaga kesehatan dan dunia usaha hingga Desember 2020.

Telur busuk ditemukan dalam paket bansos di Depok. Ini bukti buruknya pendataan dan distribusi.

Sri Mulyani mengatakan integrasi bansos dan subsidi ini menjadi penting lantaran pandemi Corona atau COVID-19 telah menunjukkan berbagai masalah dalam penyaluran bantuan.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI Budi Kusumo (kacamata), mewakili Dirjen Rehsos, melakukan MOU dengan Ketua LKS Sekar, Wardoyo di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Pemerintah Indonesia berjanji memperbaiki data penerima bansos dalam program DTKS Kemensos.

Pemprov DKI memperpanjang penyaluran bansos terkait penanganan pandemi corona, hingga bulan Desember 2020. Hingga kini, dari Rp5,3 triliun yang disiapkan, baru terserap Rp1,2 triliun.

Bansos sembako diperpanjang hingga Desember dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diperpanjang hingga September.

Kemensos total memberikan 1000 paket bansos melalui KNPI untuk disebarkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.

BLT Dana Desa telah tersalurkan ke 40.086 titik, kata Mendes.

Jangka waktu penyaluran bansos diperpanjang hingga Desember 2020.

Bansos tahap kedua itu mulai diberikan di Pasar Rebo dan Cipayung, Jakarta Timur sejak pukul 10:00 WIB.

Daerah tengah bersiap menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sebagian lain, menggelar pasar murah untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Pemprov DKI disarankan ubah bantuan sosial menjadi BLT. 

DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran hingga Rp256 miliar demi meredam dampak COVID-19 bagi warga terdampak.

Anies Baswedan mengaku jajarannya akan memperbaiki data bantuan sosial selama PSBB setelah ada warga yang tak berhak masuk pendataan.