Indeks Bantuan Sosial

Tiga program pengentasan kemiskinan itu adalah stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial.

Beberapa produk yang merupakan wujud belanja sosial itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, serta Dana Desa.

Program Kartu Jakarta Lansia menjadi bahan kampanye Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta petahana, Djarot Saiful Hidayat di sejumlah tempat. Ia menjanjikan program itu segera terealisasi usai masa cuti kampanyenya.

Program bantuan sosial non tunai yang digulirkan pemerintah diklaim mampu menekan kemiskinan hingga 0,3 persen.

Agus merasa pemeriksaan Sylvi mendiskreditkan dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta

Bank Dunia menilai kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik seiring dengan perbaikan mutu APBN 2017

Salah satu negara Teluk, Kuwait, berencana menghentikan total subsidi publik dan bantuan sosialnya sampai 2020 mendatang. Keputusan itu terkait reformasi kebijakan untuk mengatasi defisit anggaran akibat harga minyak yang rendah.

Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa berharap pembukaan program layanan Electronic-Warung Gotong Royong (e-Warung) mampu mempermudah akses masyarakat dalam menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Peluncuran kartu program e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) dan peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera dengan layanan dari sistem pembayaran Himpunan Bank Negara di Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta.

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dialihkan dari tunai menjadi non-tunai mulai Juni 2016. Mensos Khofifah Indar Parawansa menetapkan Banjarmasin sebagai salah satu daerah percontohan untuk pemberlakuan sistem ini.

Berkaca dari pengalaman penyaluran bansos sebelumnya, pembayaran secara tunai kerap mengundang "bahaya moral." Hal itu membuat Bank Indonesia (BI) dan jajaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan menyalurkan bantuan tersebut secara non-tunai agar anggaran pemerintah yang disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut dapat tepat sasaran, tepat jumlah, tepat nilai, tepat waktu, tepat administratif dan tepat penggunaan atau tepat kualitas.