tirto.id - Dinas Sosial Kota Yogyakarta berencana menerapkan parameter baru dalam pendataan penduduk miskin di kota itu pada 2018. Pendataan itu untuk menetapkan daftar penerima kartu menuju sejahtera 2019 di Kota Yogyakarta.
"Pembahasan untuk penentuan parameter yang akan digunakan sebagai dasar pendataan terus dilakukan. Harapannya bisa ditetapkan tahun ini oleh wali kota sehingga mulai tahun depan sudah ada parameter baru yang digunakan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Hadi Muchtar di Yogyakarta, Minggu (27/8/2017) seperti dikutip Antara.
Menurut dia, pendataan penduduk miskin yang akan ditetapkan sebagai penerima kartu menuju sejahtera (KMS) itu membutuhkan parameter baru karena kondisi saat ini sudah berubah. Hadi mencontohkan, perubahan parameter pendataan tersebut di antaranya pada standar besaran minimal penghasilan bagi penduduk miskin.
Pada parameter lama, pendapatan rata-rata anggota keluarga miskin adalah Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan. "Nilai tersebut tentu tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Termasuk juga aset yang dimiliki warga baik tempat tinggal maupun aset bergerak lainnya," kata dia.
Untuk pendataan KMS di Kota Yogyakarta pada tahun ini sudah memasuki proses pengolahan data dari hasil verifikasi di lapangan. "Sudah ada beberapa yang memasukkan hasil verifikasi. Pada Oktober atau November akan dilakukan uji publik tahap dua," kata Hadi.
Uji publik tahap dua merupakan kesempatan terakhir bagi warga untuk mencermati data penduduk miskin di wilayahnya. "Kami akan melakukan verifikasi cepat dari masukan masyarakat. Setelahnya data akan ditetapkan sebagai penerima KMS 2018 oleh wali kota Yogyakarta," kata Hadi.
Hadi melanjutkan, salah satu acuan penetapan parameter baru adalah indikator kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga data penduduk miskin antara pemerintah daerah dan pusat akan lebih sinkron.
"Pada 2019 sudah akan diberlakukan jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh untuk masyarakat. Selama ini, salah satu penggunaan kartu menuju sejahtera (KMS) adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warga yang belum memiliki jaminan apapun," ujar dia.
Menurut Hadi, pemerintah pusat telah memberikan data penduduk miskin dan pemerintah daerah diminta melakukan verifikasi. Prosesnya secara rutin setiap enam bulan sekali yaitu pada Mei dan November. Verifikasi rutin itu untuk menjaga validitas data.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sudah menyatakan meminta semua kepala daerah dan kepala dinas sosial di Indonesia memutakhirkan data kemiskinan di wilayahnya. Berdasar siaran pers Kemensos, dia menyatakan hal itu di depan 1.677 Bupati, Walikota, Bappeda dan kepala dinas sosial semua daerah di Jawa dan Sumatera pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu di Jakarta, pada Kamis malam (24/8/2017).
Menurut Khofifah, Kemensos telah 2 kali mengirim CD (Compact Disk) berisi Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) ke semua daerah. Di dalamnya terdapat data kemiskinan di masing-masing daerah berdasar nama dan alamat warga.
“Selanjutnya bisa secara online diakses melalui website agar proses pemutakhiran data dapat lebih cepat, mudah dan murah tetapi validitasnya terjaga. Kami sudah berikan username dan password dengan harapan kami mendapat feedback (umpan balik)," ujar Khofifah.
Khofifah berharap semua pemda secepatnya merespon data kemiskinan itu. "Betapa penting memperbarui data melalui Siskadasatu. Karena bansos harus diintegrasikan. Penerima PKH juga menerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, LPG 3 kilogram, dan subsidi listrik, sehingga intervensinya menyeluruh dan mempercepat pengentasan kemiskinan," ujar dia.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
