tirto.id - Angka kemiskinan Indonesia dinilai masih tergolong tinggi dan membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyikapi itu dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Kalau ini [bantuan sosial] digabung kemudian diberikan, saya meyakini pengentasan kemiskinan ini akan lebih cepat,” ucap Presiden Jokowi pada Pembukaan Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan (PKH), di Istana Negara, Kamis (13/12/2018) seperti dikutip dalam setkab.go.id.
Angka kemiskinan yang dinilai Jokowi masih cukup tinggi merupakan kondisi tahun 2018 yang mencapai 9,8 persen dari total penduduk. Meskipun telah menurun sejak 2014 yang mencapai 11,2 persen dari total penduduk, Jokowi merasa perlu untuk memberi upaya tambahan untuk terus menurunkannya.
Guna menekan angka itu, Jokowi mengatakan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) telah ditingkatkan dari Rp19 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp34 triliun usai tahun 2019.
Jumlah penerima PKH pun ditargetkan juga turut bertambah dari 6 juta menjadi 10 juta orang.
Jokowi juga menjelaskan bahwa setiap keluarga akan menerima bantuan tetap senilai Rp550.000 per tahun dan bantuan bagi peserta PKH Rp1 juta per keluarga per tahun. Hal itu akan ditambah lagi dengan Rp2,4 juta per orang dengan kebutuhan khusus seperti ibu hamil, balita, penyandang difabel, atau lansia.
Sementara itu, Jokowi juga menjanjikan keluarga yang memiliki anak sekolah akan menerima tambahan uang. Ketentuannya, anak SD akan menerima Rp900 ribu per anak, SMP Rp1,5 juta per anak, dan SMA Rp2 juta per anak.
“Tinggal memastikan bahwa anggaran itu ada, dan anggaran harus ada untuk rakyat kita yang paling bawah,” ujar Jokowi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
