Pemerintah Akui Masih Ada Penduduk Miskin Papua Belum Terima Bansos

tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pemerintah masih perlu bekerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan di Papua.

Menurut Bambang, ada sejumlah faktor yang membuat masyarakat Papua belum juga tersentuh program bantuan sosial (bansos) dari pemerintahan Joko Widodo.

“Papua memang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Karena basis data belum terpadu. [Pemerintah] Belum bisa mencapai beberapa kelompok masyarakat yang memang secara geografis susah dijangkau,” kata Bambang di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta pada Senin (30/7/2018).

Belum adanya sistem data yang terpadu itulah yang lantas membuat pemerintah tidak bisa menelusuri para penduduk secara maksimal.

Bambang mengatakan, program bantuan sosial selama ini mengandalkan data yang disetorkan dari dinas sosial setempat ke pemerintah pusat. Dalam kasus Papua, Bambang tidak menampik apabila masih ada kelompok masyarakat yang tidak diketahui keberadaannya.

Selain kendala dalam mengupayakan transfer dana desa, pemerintah juga memiliki kesulitan dalam menggandeng pendamping untuk pengawasan. Hal semacam inilah yang kemudian diakui Bambang bahwa pemerintah masih harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjangkau seluruh masyarakat di Papua.

“Kemiskinan itu semakin rendah, bukannya semakin gampang tapi semakin sulit. Karena orang-orang miskin itu ada di bawah atau di lokasi yang susah dijangkau,” ucap Bambang.

Sebagai salah satu solusinya, Bambang meminta adanya keseriusan dan inisiatif tinggi dari para pemerintah daerah untuk memperbarui data penerima bansos.

Menurut Bambang, data dari dinas sosial setempat itulah yang lantas menjadi acuan bagi Kementerian Sosial dalam mendistribusikan bantuan.

“Di sinilah data berperan penting. Paling tidak pemerintah daerah harus bantu untuk memverifikasi data seakurat mungkin,” ujar Bambang.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Nasional Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengklaim pemerintah telah melakukan intervensi khusus guna menyentuh masyarakat termiskin di daerah sulit dengan PKH.

Adapun Harry menyebutkan bahwa program yang dinamakan dengan PKH Akses itu telah menjangkau 514 kabupaten pada 2017.

Kendati demikian, Harry tidak menampik apabila masih ada sejumlah hal yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan PKH Akses.

Harry menyebutkan bahwa masih ada masyarakat di sana yang belum memiliki NIK serta tinggal di medan yang sulit. Oleh karena tidak adanya identitas itu maka BPS (Badan Pusat Statistik) sekalipun kesulitan untuk mendata mereka.

“Untuk di Papua memang memerlukan intervensi khusus, didata ulang, dan diverifikasi ulang. Karena setelah ditemukan, untuk Ambon dan kepulauannya, masih banyak daerah-daerah terpencil,” kata Harry.