Indeks Dana Bansos

Pihak Kemenkes dan BPJS Kesehatan secara resmi telah membantah terkait kebenaran informasi tersebut.

SIKS-NG dari Kemensos untuk memastikan penyaluran bansos agar tepat sasaran. Cek kepesertaan bansos menggunakan aplikasi ini.

Cek link radarbansos.jatimprov.go.id untuk penerima bansos Jatim dengan menggunakan nomor KK.

Mensos Risma mengeluh masih ada pemda yang tidak aktif dan peduli perihal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mensos Tri Rismaharini menerima laporan terkait dana bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) malah mengalir ke keluarga pejabat desa.

Bagaimana duduk perkara penghargaan untuk Juliari Batubara dari Majalah Gatra dan survei positif dari Charta Politika?

Polisi menduga pihak terlibat penyelewengan bansos COVID-19 mulai dari wali kota, kepala dinas sosial bekerja sama dengan penyedia hingga pejabat Bulog.

Program bansos kali ini akan menggunakan anggaran cadangan senilai Rp25 triliun dari anggaran perlindungan sosial senilai Rp203,91 triliun dalam belanja penanganan COVID-19.

Kemensos sebut 92 daerah tak melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sejak tahun 2015.

Presiden Jokowi mengakui masalah birokrasi jadi salah satu faktor terhambatnya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.

Mulai dari anggota DPRD hingga warga yang meninggal dunia masih terdaftar sebagai penerima dana bansos pandemi COVID-19.

Pemerintah mengakui masih banyak daerah yang belum menerima bantuan sosial tunai (BST) tahap satu dan dua karena masalah medan.

Buruknya sistem pendataan antar lembaga berdampak buruk bagi penerima bansos terdampak COVID-19.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari sejumlah fraksi mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI meminta pemerintah pusat memberi talangan dana bansos COVID-19.

Terkait pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dana bansos dalam bentuk dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp5,032 triliun untuk penanganan COVID -19.

Sejumlah RW sudah melaporkan data terbaru warga yang meninggal ke Pemkot Surabaya pada Februari 2020, tapi masih juga masuk dalam data penerima bansos.

Bansos bahan makanan diwajibkan Wagub Papua agar seluruhnya memanfaatkan produk lokal hasil dari bumi dan tanah Papua

Kementerian Sosial sama sekali tak mengatur soal pendataan warga penerima bansos.

KPK mengimbau agar pemberian bansos merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga meminimalisir salah sasaran penerima bantuan.

Demokrat meminta Anies evaluasi dasar hukum bansos karena penerima manfaat termasuk TNI dan PNS, dua kelompok masyarakat yang dianggap tidak berhak.