Indeks Dana Bansos

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI bekerja sama rumuskan bantuan sosial buat warga. Efektifkah tahan arus mudik?

Bantuan sosial (bansos) khusus warga DKI Jakarta disiapkan pemerintah pusat demi mencegah warga Jakarta tak mudik selama pandemi corona COVID-19.

CORE memprediksi dana bantuan sosial akan kembali turun usai Pemilu 2019 yang akan berdampak negatif pada makin memburuknya angka kemiskinan.

Center of Reform on Economics (CORE) menyoroti tingginya realisasi belanja pemerintah untuk bantuan sosial (bansos) sepanjang tahun 2019 ini.

Salah satu isu yang mungkin akan dibahas dalam debat Sabtu (13/4/2019) nanti adalah soal kemiskinan.

Fadli Zon menilai cairnya dana bansos yang nominalnya menyentuh Rp15 triliun rupiah sarat kepentingan politik pilpres, menurutnya hal ini sudah sering terjadi.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai lonjakan pencairan dana bansos pada Januari 2019 dibanding awal 2018 adalah hal yang wajar dan tidak politis. 

Lonjakan realisasi dana bansos yang mencapai tiga kali lipat jelang pemilu perlu diwaspadai agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Pencairan dana bantuan sosial (bansos) pada Januari 2019 dengan angka Rp15,1 triliun dinilai tak lazim.

Pencairan dana bansos Januari 2019 sebesar 15,59 persen atau Rp15,1 triliun dari total dana bansos tahun ini Rp97,06 triliun. Menurut TII, hal ini dapat disamakan sebagai money politics.

Realisasi dana bansos pada Januari 2019 sudah mencapai Rp15,1 triliun. Angka itu setara tiga kali lipat realisasi dana bansos pada Januari 2018, yang hanya Rp5,3 triliun.  

"10 juta keluarga anggarannya dinaikkan dua kali lipat. Ini bukan soal Pemilu tapi sejak 2012 memang belum di-adjust dengan inflasi."

Jokowi mengatakan dana Bansos, BLT, dan subsidi tak mendidik. Padahal ini bukan perkara mendidik atau tidak, terutama bagi sebagian kelompok rentan seperti para difabel dan lansia.

Pernyataan Jokowi soal Bansos yang tak mendidik kontradiktif karena faktanya anggaran untuk itu meningkat tajam tahun depan.

Mensos Agus Gumiwang membenarkan bahwa penyaluran bantuan sosial pada 2019 akan sedikit dipercepat dengan nilai yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Dana PKH pada 2019 naik menjadi Rp34,4 triliun atau lebih dari 100 persen dibandingkan anggaran 2018. Mungkinkah disalahgunakan untuk kepentingan politik?

Menteri PPN Bambang Brojonegoro mengatakan, angka kemiskinan di Papua saat ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah.

Menurut Bappenas, uang tunai yang digunakan untuk membeli rokok itu bisa dibelanjakan barang lain yang dinilai jauh lebih berguna.

Menteri Sosial temui korban penyimpangan dana PKH di Gelangang Olahraga Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018).

Dana Bantuan Sosial
dari pemerintah
untuk e-Lelang.