tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai cairnya dana bansos yang nominalnya menyentuh Rp15 triliun rupiah sarat kepentingan politik pilpres. Fadli menilai hal tersebut sudah sering terjadi.
"Udah pasti ada satu motif. Tidak bisa dipungkiri, tidak salah, kalau orang melihatnya ini termasuk motif politik. Jadi ini kan sering kali terjadi, jelang pemilu dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang populer, bantuan-bantuan langsung," kata Fadli saat ditemui di DPR RI, Kamis (21/2/2019) sore.
Ia menilai Jokowi tak perlu melakukan seperti itu jika memang masyarakat benar-benar menyukai pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.
"Yang saya kira itu tak perlu terjadi kalau misalnya seorang petahana yang jadi calon lagi mempunyai kepercayaan diri bahwa dia disukai oleh rakyat. Ini kan persoalan winning hearts and mind, bagaimana memenangkan hati dan piliran rakyat. Hati dan pikiran rakyat itu jangan dibeli," katanya.
"Kalau itu merupakan hak rakyat yang diberikan sejak awal, jangan ujung-ujung saja," lanjutnya.
Pencairan dana bansos semakin deras menjelang Pilpres 2019. Data APBN KiTA menunjukkan, realisasi belanja pemerintah pusat untuk bansos pada Januari 2019 telah mencapai Rp15,1 triliun.Angka tersebut melonjak tiga kali lipat dibandingkan pencairan dana bansos pada Januari 2018 yang hanya Rp5,3 triliun."Bansos mengalami kenaikan yang cukup tinggi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
