tirto.id - Realisasi belanja pemerintah pusat untuk anggaran dana bantuan sosial (bansos) mencapai Rp15,1 triliun, pada Januari 2019. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, angka ini melonjak tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama, tahun sebelumnya.
Jika dipersentase dengan bujet bansos di APBN 2019, maka anggaran yang cair pada Januari, sudah mencapai 15,59 persen dari total anggaran Rp97,06 triliun [PDF].
“Bansos mengalami kenaikan yang cukup tinggi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTA, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Berdasarkan data APBN KiTA, angka tersebut naik sekitar 182,95 persen dari realisasi dana bansos, pada Januari 2018 sebesar Rp5,3 triliun atau hanya 6,3 persen dari dari total bujet bansos di APBN 2018 sebesar Rp77,3 triliun.
Sri Mulyani berdalih realisasi dana bansos pada Januari 2019 yang jauh lebih besar dibandingkan pada awal tahun lalu karena pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dipercepat.
Selain itu, kata Sri Mulyani, indeks bantuan pada komponen kesehatan dan pendidikan juga mengalami peningkatan hingga 100 persen atau dua kali lebih besar dibanding 2018.
Menurut Sri Mulyani, pencairan dana bansos tinggi karena alokasi anggaran untuk PKH juga naik pada tahun ini. Pada 2019, alokasi anggaran PKH ialah senilai Rp34,4 triliun, sedangkan pada 2018 hanya Rp17 triliun.
“PKH mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga realisasinya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Juga untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau rastra (Beras Sejahtera) yang juga mengalami kenaikan,” kata Sri Mulyani.
Namun, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon menilai kenaikan dana bansos secara drastis itu berkaitan dengan tahun politik. Ia mengatakan, biasanya pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan populis menjelang pemilu, seperti bantuan tunai.
“Saya kira itu [pencairan bansos secara drastis] tak perlu terjadi kalau misalnya seorang petahana yang jadi calon lagi mempunyai kepercayaan diri bahwa dia disukai oleh rakyat,” kata Fadli Zon saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (21/2/2019).
Sebab, kata Fadli, pemilihan umum, termasuk calon presiden adalah bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat. Karena itu, kata Fadli, hak-hak rakyat itu semestinya diberikan sejak awal, tidak harus menunggu pilpres.
“Hati dan pikiran rakyat itu jangan dibeli,” kata politikus yang juga wakil ketua DPR RI ini.
Sebaliknya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Eriko Sotarduga mengatakan, pencairan dana bansos yang mencapai tiga lipat pada Januari 2019, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebagai hal yang wajar.
Wasekjen PDIP ini mengatakan, justru semakin besar kenaikannya, tentu akan lebih baik lagi. Sebab, kata Eriko, memberikan bantuan sosial bagi masyarakat sudah menjadi prinsip dan tanggung jawab pemerintah.
“Itu, kan, persepsi masing-masing. Sah-sah saja kalau mau dianggap seperti itu [motif politis]” kata Eriko saat ditemui reporter Tirto, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Februari 2019.
Menurut Eriko, jika Jokowi terpilih lagi pada Pilpres 2019, maka tahun depan dana bansos yang turun tentu akan lebih meningkat daripada tahun ini. Eriko mengatakan, yang penting adalah ketimpangan dana di pusat dan daerah bisa diatasi.
“Tahun depan akan meningkat lagi lebih daripada tahun ini,” kata politikus PDIP ini.
Pelaksanaan Bansos Perlu Diwaspadai
Terkait ini, Manajer Riset dan Kampanye Transparansi Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko menilai terlepas ada atau tidaknya motif politik, alokasi dana bansos menjelang pemilu memang perlu diwaspadai.
Sebab, kata dia, bisa jadi hal tersebut digunakan untuk mendulang suara salah satu kandidat yang bertarung dalam Pilpres 2019.
“Pasti enggak wajar karena bansos ini, kan, kita enggak pernah tahu penerimanya siapa saja. Kemudian penerimaan pajak seperti apa, kenapa bisa cair sebesar itu,” kata Wawan saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (21/2/2019).
Menurut Wawan, jika lonjakan pencairan ini terjadi di tingkat nasional, maka bisa jadi hal serupa juga dilakukan dalam kebijakan anggaran masing-masing daerah.
Padahal, kata Wawan, sudah sejak lama berbagai pihak mendorong agar dana bansos dimoratorium menjelang pemilihan umum. Alasannya, dengan menggelontorkan dana bansos yang besar, tak jauh berbeda dengan money politics yang sebenarnya dilarang dalam kampanye.
Apalagi, kata Wawan, selama ini pengawasan penggunaan dana bansos relatif lebih kendor daripada anggaran lain, baik dalam APBD maupun APBN. Hal ini, kata Wawan, yang kerap dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan politiknya.
“Kalau bansos nasional dinaikkan 3 kali lipat, yang di bawah, kan, bisa jadi juga ugal-ugalan. Karena tahun politik dan hampir semua kepala daerah itu, kan, berpihak ke salah satu calon. Mereka bisa menggunakan dana bansos untuk memenangkan salah satu calon,” kata Wawan.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina pada 15 Februari 2019 juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar penyaluran bansos diawasi secara ketat.
Apalagi, kata Almas, saat ini tengah mendekati pemungutan suara yang tersisa dua bulan lagi. Tujuannya agar pencairan dana bansos ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik.
“Karena di Pemilu 2019 dana bansos meningkat 40 persen, kemudian dari sisi momentum penyaluran itu sangat dekat dengan pemilu. Itu harus jadi catatan khususnya bagi teman-teman Bawaslu di daerah agar penyaluran dana bansos tidak ditunggangi kepentingan politik di 2019,” kata Almas, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Almas menilai kepentingan politik yang memanfaatkan dapat terjadi karena bansos merupakan program bersifat populis. Bisa jadi masyarakat nantinya diminta untuk memilih capres maupun caleg tertentu dengan “iming-iming” bansos tersebut.
Penulis: Abdul Aziz
