tirto.id - Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp292,8 triliun dalam RAPBN 2018 untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat. Menurut rencana, alokasi anggaran tersebut akan dikucurkan melalui program bantuan sosial, subsidi, serta Dana Desa.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan dukungan terhadap masyarakat berpendapatan rendah tahun depan terbilang besar.
Adapun dua program yang akan difokuskan pemerintah nantinya ialah Program Perlindungan Sosial (PKH) dan Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT).
“PKH dan BNPT dari rastra ini yang akan langsung diberikan pada kelompok miskin. Jumlahnya lebih besar, tapi harus dipastikan apakah targetnya sudah sesuai atau belum,” kata Menkeu saat jumpa pers di kantornya pada Senin (21/8/2017) siang.
Dalam rangka menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen, pemerintah bakal menaikkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dari yang tadinya 6 juta menjadi 10 juta. Besaran angka untuk anggaran PKH mencapai Rp17,3 triliun.
Sementara untuk subsidi dan bantuan pangan, sasaran keseluruhannya adalah sebanyak 15,6 juta KPM.
Pada pemaparannya, Menkeu menyebutkan alokasi anggaran untuk subsidi (di luar subsidi pajak) yang terbesar. Jumlahnya mencapai Rp161,6 triliun, sementara alokasi bantuan pangan adalah Rp13,5 triliun.
Lebih lanjut, anggaran terhadap program-program yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat berpendapatan rendah pun telah diinisiatifkan. Tahun depan, pemerintah menargetkan dapat menggandeng 19,7 juta siswa lewat Program Indonesia Pintar dan 401,5 ribu mahasiswa melalui beasiswa bidik misi.
“Insentif untuk Program Indonesia Pintar, yakni agar anak-anak yang tidak mampu tetap bisa sekolah, anggarannya Rp10,8 triliun. Lalu untuk Bidik Misi anggarannya Rp4,1 triliun,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya terkait Dana Desa, pemerintah memutuskan tetap mengalokasikan anggarannya sama dengan tahun ini yakni sebesar Rp60 triliun. Sri Mulyani menilai alokasi tersebut masih terbilang tinggi. Ke depannya, Dana Desa diharapkan dapat terserap ke 74.958 desa di seluruh Indonesia.
“Penurunan kemiskinan di level grass root atau desa ini adalah suatu angka yang luar biasa kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menkeu lagi.
Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan RAPBN 2018 telah didesain sedemikian rupa guna mengurangi ketimpangan serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan ketidaksetaraan dalam perekonomian Indonesia dapat diatasi dengan pajak yang dibayarkan sesuai kemampuan masyarakat. “Kalau penerimaan uang pajak bisa dimaksimalkan, maka kita bisa membelanjakannya untuk membenahi infrastruktur,” ucap Askolani.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
