Indeks Bansos Covid-19

Jangka waktu penyaluran bansos diperpanjang hingga Desember 2020.

Menko Muhadjir Effendy menyebut pemerintah akan membagikan bansos secara masif dalam 5 hari jelang lebaran.

Presiden Jokowi kembali meminta agar bantuan sosial berupa bansos tunai, paket sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) untuk segera dicairkan.

Pemerintah mengakui masih banyak daerah yang belum menerima bantuan sosial tunai (BST) tahap satu dan dua karena masalah medan.

Presiden Jokowi mengakui bantuan sosial penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yang distribusinya belum 100 persen sampai ke penerimanya.

Namun terkait jumlah penerima bansos dan jumlah nominalnya, Pemprov DKI masih membicarakan hal tersebut dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sebanyak 30 persen data dari Kemensos penerima BLT merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai tidak tepat sasaran.

Buruknya sistem pendataan antar lembaga berdampak buruk bagi penerima bansos terdampak COVID-19.

Sri Mulyani berdalih tumpang tindih ini wajar karena pemerintah memfokuskan agar masyarakat dapat menerima bantuan lebih dulu.

Mensos Juliari mengatakan, pengiriman uang dilakukan dalam dua tahap. Pertama, lewat rekening bank Himbara. Kedua, lewat kantor pos.

Menteri Sosial Juliari mengatakan, penyaluran 2 kali bansos COVID-19 dalam bentuk beras akan didelegasikan kepada Bulog.

Sejumlah RW sudah melaporkan data terbaru warga yang meninggal ke Pemkot Surabaya pada Februari 2020, tapi masih juga masuk dalam data penerima bansos.

Sri Mulyani mengatakan Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menalangi seluruh bantuan sosial yang sempat dibagi porsinya antara pusat dan daerah.

Jokowi mengatakan data penerima bansos perlu dibuka agar tidak menimbulkan rasa saling curiga di tengah masyarakat.

Bansos COVID-19 yang menjadi program pemerintah pusat menuai protes karena terlambat akibat masalah sepele, yakni tas yang bertuliskan "Bantuan Presiden" habis.

Politikus PAN menduga bansos dengan label "Bantuan Presiden" merupakan kerjaan orang yang cari muka ke Jokowi.

Bantuan sembako dari Kementerian Sosial justru ditempeli foto kepala daerah setempat.

Bansos bahan makanan diwajibkan Wagub Papua agar seluruhnya memanfaatkan produk lokal hasil dari bumi dan tanah Papua

Muka Bupati Klaten Sri Mulyani tertempel di bansos dari pemerintah pusat. Ia diduga menyalahgunakan wewenang untuk pencitraan.

DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran hingga Rp256 miliar demi meredam dampak COVID-19 bagi warga terdampak.