tirto.id - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut pemerintah akan membagikan bansos secara masif dalam 5 hari terakhir. Hal tersebut disampaikan Muhadjir usai rapat bersama Presiden Jokowi tentang penanganan COVID-19 secara virtual, Senin (18/5/2020).
"Perlu saya sampaikan Insya Allah lima hari terkahir menjelang lebaran kami nanti akan melakukan penyaluran bansos besar-besan dari target,” kata Muhadjir, Senin (18/5/2020).
Muhadjir mencontohkan, Kementerian Sosial akan membagikan hingga 8,3 juta dari target 9 juta penerima bansos. Kemudian sekitar 700 ribu lainnya baru bisa menerima bansos dalam waktu 2 minggu akibat wilayah yang sulit diakses sehingga baru bisa diterima usai Lebaran.
“Mengenai dana sudah kami hitung tidak ada masalah," kata Muhadjir.
Pemerintah juga sudah mengoptimalisasi data penerima keluarga manfaat. Hal tersebut dimatangkan Menko PMK dengan Kementerian Sosial pada Minggu (17/5/2020) malam. Mereka juga memastikan pengiriman akan dilakukan via PT Pos Indonesia. PT Pos pun berkomitmen untuk membantu memenuhi target 8,3 juta dengan tidak libur saat Lebaran.
"PT pos sudah siap menyalurkan dan sudah janji tidak akan libur nanti lebaran," kata Muhadjir.
Muhadjir memastikan penyaluran BLT Desa akan teralisasi hingga 70 persen. Ia mengaku pemerintah akan mempermudah dengan meminta masyarakat di level RT/RW untuk mencatat orang-orang yang belum menerima bantuan dalam DTKS.
Ia pun meminta masyarakat proaktif melaporkan kepada RT/RW setempat atau hotline Kemensos apabila ada warga yang belum menerima bantuan tapi layak menerima bantuan.
"Prinsipnya kami ingin memberikan perhatian yang semaksimal mungin terhadap mereka yang betul-betul terdampak terutama yang membutuhkan pertolongan," kata Muhadjir.
Presiden Jokowi mengakui bahwa baru 15 persen dari total BLT Desa tersalurkan kepada masyarakat, Minggu (17/5/2020). Selain itu, mantan Wali Kota Solo itu juga mengakui bantuan sosial tunai baru diterima 25 persen dari total penerima.
Presiden pun sudah menginstruksikan agar bantuan-bantuan tersebut segera didistribusikan.
Dalam rapat, Senin (18/5/2020), Presiden Jokowi kembali menyinggung angka tersebut. Ia meminta permasalahan data penerima baik data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun non-DTKS segera diselesaikan.
Jokowi juga meminta agar daerah diberikan keleluasaan dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial di lapangan.
“Beri fleksibilitas kepada daerah terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan, tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
