tirto.id - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran bantuan langsung tunai penanganan COVID-19 sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga di luar Jabodetabek. Dari target data 9 juta, pemerintah baru menerima data 7,8 juta penerima.
"Dari target 9 juta KK, hari ini kami belum mendapatkan 100 persen 9 juta KK dari daerah. Yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah-daerah belum mengirimkan datanya," kata Juliari dalam konferensi pers secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Juliari mengatakan, pengiriman uang dilakukan dalam dua tahap. Pertama, lewat rekening bank Himbara. Kedua, lewat kantor pos.
Saat ini, baru 785 ribu orang yang menerima uang via transfer bank Himbara dengan total nilai Rp471,2 miliar atau kurang dari 9 persen.
Sementara itu, untuk pengiriman via pos, pemerintah mencatat transfer dilakukan untuk 1,8 juta KK. Para penerima lewat pos akan diundang untuk mengambil uang sesuai tanggal yang ditentukan.
Dengan demikian, total penerima mencapai 2,6 juta KK untuk program bantuan langsung tunai pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Juliari mengatakan, pemerintah pusat tidak memaksa daerah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai acuan pemberian bantuan sosial. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera mengirimkan data setidaknya 1,2 juta KK untuk bantuan langsung tunai.
Ia menegaskan, Presiden Jokowi meminta agar bantuan langsung tunai maupun bantuan sembako, yakni bantuan sembako untuk 1,9 juta warga Jabodetabek, bisa selesai sebelum Lebaran.
“Perintah presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran bansos tunai dan bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri," kata Juliari.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memberikan bantuan lewat program sembako Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan, hingga bantuan langsung tunai desa. Jumlah penerima pun ditingkatkan demi penanganan pandemi Covid-19.
Ia menerangkan, bantuan untuk program sembako Kementerian Sosial naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta lalu program keluarga harapan dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Sementara itu, sekitar 12,3 juta orang menjadi penerima.
Pemerintah juga memberikan bantuan sosial tunai untuk 9 juta penerima dengan nilai Rp600ribu.
Saat ini, khusus bantuan langsung tunai, pemerintah pusat berharap pemerintah daearah ikut memberikan data di luar DTKS agar bisa menerima bantuan tepat sasaran, terutama bagi orang-orang yang jatuh miskin akibat Covid-19.
"Mereka ini warga negara, penduduk kita yang semula tidak terkategori tidak mampu atau tidak miskin tapi sekarang menjadi jatuh miskin akibat dari COVID-19 ini atau kalau saya boleh menyebut miskin kagetan. Semula tidak miskin, kemudian jatuh miskin akibat dampak dari COVID-19," kata Muhadjir.
"Ini tentu saja perlu ada pencarian data, verifikasi data dan kemudian baru dipastikan mereka harus mendapatkan bantuan dan inilah sesuai arahan bapak presiden supaya diutamakan, diperhatikan betul, kelompok masyarakat yang sekarang mendadak menjadi miskin ini," lanjut Muhadjir.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
