Gubernur Sumbar Curhat Amburadulnya Data Bansos Pemerintah Pusat

tirto.id - Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno menyampaikan berbagai catatan terhadap pelbagai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat. Salah satu yang paling ia soroti ialah data yang kacau sehingga rentan salah sasaran.

"Secara umum bagus, niatnya baik dan memang dibutuhkan masyarakat saat ini. Namun demikian ada beberapa catatan terkait bantuan-bantuan ini," kata Iwan lewat siaran langsung Youtube bersama CSIS pada Senin (11/5/2020).

Iwan menjelaskan ada berbagai skema bantuan yang disiapkan pemerintah pusat. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp600 ribu per bulan untuk tiga bulan. Kemudian BLT yang diambil dari dana desa sebesar Rp600 ribu per bulan.

Selain itu juga ada bantuan tunai lewat Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, dan bantuan sembako.

Terkait BLT Kemensos, awalnya terdapat 250 ribu kepala keluarga yang terdaftar untuk mendapat bantuan. Seiring waktu, jumlahnya dipangkas menjadi 234 ribu KK dan dipangkas lagi jadi 206 ribu KK. Iwan menyebut hal ini merepotkan Bupati dan Walikota di wilayahnya.

Selain itu, ketika bantuan siap disebar, rupanya 30 persen data dari Kemensos yang merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu tidak tepat sasaran. Dia menduga itu dikarenakan pembuatan data yang tidak real time dan tak didasari tatap muka.

"Sehingga beberapa Bupati dan Walikota menahan sementara di bank untuk meminta pendapat dengan menyurati kepada pusat," kata Iwan.

Selanjutnya, terkait dengan Dana Desa, Iwan menjelaskan kriteria untuk mendapat bantuan ialah, hunian harus berupa gubuk dengan lantai tanah dan atap rumbia.

"Tidak ada itu rumah kayak gitu di Sumatera Barat. Akhirnya kebijakannya kita menyuruh nagari itu mencari yang paling miskin, yang paling terdampak," kata Iwan.

Terakhir mengenai kartu prakerja. Menurutnya, ia hanya mendapat informasi ada 74 ribu warga Sumbar yang terdaftar di Kartu Prakerja. Ia pun lantas meminta data 74 ribu penerima itu tapi hingga kini masih belum berbalas.

"Kenapa kita minta? Karena data itu supaya kita tidak overlap (tumpang tindih) dengan data lainnya. Karena pesan dari pusat tidak boleh overlap," kata Iwan.