tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menalangi seluruh bantuan sosial yang sempat dibagi porsinya antara pusat dan daerah. Awalnya pemerintah pusat menalangi 3,6 juta penduduk dan 1,1 juta penduduk ditanggung Pemprov DKI.
“Kami mendapat laporan dari Kemenko PMK ternyata DKI yang tadinya mau meng-cover 1,1 juta warganya, mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk covering sejumlah 1,1 juta,” ucap Sri Mulyani dalam rapat dengan pendapat virtual bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Bila itu dilaksanakan praktis seluruhnya kini ditanggung pemerintah pusat. Totalnya menjadi 4,7 juta warga.
Sri Mulyani belum menjawab bilamana pemerintah bersedia atau tidak menerima permintaan itu. Ia melanjutkan pembahasannya pada persoalan sasaran bansos.
Dalam hal ini keluhan bilamana pada pekan pertama penyaluran hanya ada kurang dari 10 persen masyarakat yang menerima. Menurut Sri Mulyani persoalan ini disebabkan karena penyaluran perlu didukung kesiapan yang matang dan logistik yang memadai.
Ia bilang keadaan penyaluran bansos sudah relatif lebih baik dan data pekan lalu 27 April 2020 – 3 Mei 2020, Kemensos menyatakan penyalurannya sudah hampir mencapai 80 persen.
Sebagai perbaikan, pemerintah katanya bakal memastikan ketersediaan logistik dan suplai dari produsen sampai Bulog. Untuk penyalurannya pemerintah melibatkan pos Indonesia. Lalu ojek online juga dilibatkan agar tetap mendapat penghasilan.
“Ini berarti sudah merata dan kalau benar tadi yang dari DKI juga akan dicover pempus maka harus ada tambahan lagi untuk mencovernya. Dalam situasi ini presiden sudah sampaikan diharapkan minggu sebelum lebaran 100 persen,” ucap Sri Mulyani.
Kendati demikian, Sri Mulyani menyatakan kalau pemerintah saat ini tengah berjibaku melakukan realokasi besar-besaran untuk masyarakat di Jabodetabek. Ia bilang mereka perlu mendapat bansos karena tidak boleh mudik.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
