tirto.id - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengklaim pemerintah sudah menyelesaikan permasalahan ketersediaan dana untuk bantuan sosial tunai COVID-19.
Muhadjir mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran kepada Kementerian Sosial untuk pembagian dana bansos untuk sekitar 8,3 juta penerima. Selain itu, pemerintah sudah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai mitra untuk pembagian bansos tersebut.
"Uangnya sudah ada di kemensos. Sekarang, hari ini, tadi Pak Mensos sudah mengalihkan dana itu ke (...) account-nya PT Pos yang nanti akan menyalurkan dana itu langsung ke keluarga penerima manfaat," kata Muhadjir usai rapat bersama Presiden Jokowi dan jajaran secara daring, Selasa (19/5/2020).
Menteri Sosial Juliari Batubara membenarkan pemerintah menggunakan jasa PT Pos untuk mempercepat distribusi bansos.
Kini pemerintah berfokus pada pembagian bansos via Pos Indonesia, sebab pembagian bansos lewat rekening himbara untuk 750 ribu KK sudah selesai. Ia mengklaim, pemerintah menargetkan 8,3 juta KK akan menerima bansos hingga H-1 Idulfitri.
"Untuk target penyaluran sampai dengan Sabtu, 1 hari jelang lebaran kita sudah me-lock target yang akan kami salurkan adalah 8,366 juta KK. Artinya kalau kita hitung dari mulai hari ini sampai dengan Sabtu, PT Pos harus sudah menyalurkan rata-rata sekitar 800 ribu KK per hari," kata Juliari usai rapat virtual, Selasa (19/5/2020).
Sampai saat ini, Juliari mengatakan, pemerintah sudah membagikan bansos tunai tahap pertama sebesar Rp600 ribu kepada 3,731 juta KK. Jumlah tersebut setara dengan 44,5 persen sudah menerima bantuan. Sementara itu, sekitar 4,6 juta KK lain akan dikebut penyalurannya hingga Sabtu.
Juliari mengatakan PT Pos sudah berkomitmen untuk merealisasikan target 8,3 juta KK sudah menerima bansos. Pertama, PT Pos membuka tambahan loket pembayaran di dalam kantor pos.
"Jadi misalnya yang sebelumnya hanya ada 2 loket, sekarang kalau kantor pos itu bsia 3-4 loket, saya sudah perintahkan kantor pos agar digunakan semua menjadi loket pembayaran tambahan," kata Juliari.
Kedua, PT Pos menaikkan jam operasionalnya hingga pukul 22.00 atau 10 malam waktu setempat. Kemudian, PT Pos juga direncanakan akan membuat loket di kantor kelurahan untuk distribusi bansos.
Juliari menambahkan, Kemensos sudah menggeser seluruh anggaran untuk distribusi ke PT Pos. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk menghentikan penerimaan atau pencocokan data dari daerah agar target distribusi bantuan tidak terganggu akibat masalah daftar penerima bantuan.
"Kami putuskan untuk mengalihkan atau me-lock data yang mereka bisa dan sisanya di tahap kedua sehingga tidak terjadi gantung data di daerah tersebut," kata Juliari.
Juliari menambahkan, “Jadi untuk minggu ini kita harapkan sampai Sabtu bsia tercapai sampai dengan 8,3 juta KK totalnya dengan upaya-upaya yang tadi sehingga kita bisa menyalurkan target penyaluran 800 ribu KK (per hari).”
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
