tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya membuka data penerima bantuan sosial (bansos) secara transparan ke publik. Jokowi mengatakan data tersebut perlu dibuka agar tidak menimbulkan rasa saling curiga di tengah masyarakat.
"Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera melakukan koreksi di lapangan," kata Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).
Jokowi menekankan agar seluruh bantuan bisa disalurkan pekan ini kepada masyarakat dengan tepat sasaran.
"Saya minta Mensos (Menteri Sosial RI) juga gubernur, bupati, walikota, camat, sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir. Saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah agar warga miskin yang belum dapat segera dicari solusinya,” tegas Jokowi.
Jokowi mengklaim sudah menerima laporan soal program jaring pengaman sosila dari Menko PMK. Ia memastikan program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai, bantuan dana desa, hingga bantuan berbentuk kartu sembako sudah berjalan.
"Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan
