Indeks Bansos

Pencairan dana bansos Januari 2019 sebesar 15,59 persen atau Rp15,1 triliun dari total dana bansos tahun ini Rp97,06 triliun. Menurut TII, hal ini dapat disamakan sebagai money politics.

Realisasi dana bansos pada Januari 2019 sudah mencapai Rp15,1 triliun. Angka itu setara tiga kali lipat realisasi dana bansos pada Januari 2018, yang hanya Rp5,3 triliun.  

ICW menilai penyaluran dana Bansos rawan untuk kepentingan politik. Bawaslu harus mewaspadai hal ini.

Jika penugasan dibayarkan pemerintah secara penuh, seperti mekanisme pembayaran layanan penugasan lain maka Eddi yakin laba PT Pos bisa meroket mendekati target yang dipatok 2018.

"10 juta keluarga anggarannya dinaikkan dua kali lipat. Ini bukan soal Pemilu tapi sejak 2012 memang belum di-adjust dengan inflasi."

Anggaran bantuan sosial pada dua Pemilu terakhir mengalami kenaikan, dan pada 2019 juga bakal mengalami hal yang sama.

Presiden Jokowi meningkatkan anggaran bantuan sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Menteri PPN Bambang Brojonegoro mengatakan, angka kemiskinan di Papua saat ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah.

"Ada pos anggaran namanya Bantuan Sosial Presiden. Itu sejak zaman dulu kala juga ada," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) akan bertambah menjadi 2,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Februari 2018.

BPNT akan menjadi perbaikan dari penyaluran beras sejahtera (rastra) yang prosesnya dinilai banyak praktik penyelewengan.

Bappenas mengingatkan, apabila pemerintah tidak berhati-hati dalam penyaluran bantuan, data kemiskinan per Maret 2018 bisa membengkak.

Bantuan sosial yang selama ini berbentuk rastra (beras sejahtera) bakal berganti menjadi bantuan pangan non tunai pada 2018.

Tiga juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Indonesia akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) secara nontunai pada 2017.

Pemerintah akan mengintegrasikan program bantuan sosial dalam satu kartu KKS secara nontunai. Bantuan itu hanya dapat dicairkan melalui E-Warong. Program ini diharapkan agar penyaluran dana bantuan sosial secara transparan, terkontrol, dan tepat sasaran.

Kementerian Sosial terus berupaya mengantisipasi gangguan jaringan internet dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) nontunai di daerah, dengan melakukan pemetaan di lapangan, dan memperkuat konektivitas jaringan.

Berkaca dari pengalaman penyaluran bansos sebelumnya, pembayaran secara tunai kerap mengundang "bahaya moral." Hal itu membuat Bank Indonesia (BI) dan jajaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan menyalurkan bantuan tersebut secara non-tunai agar anggaran pemerintah yang disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut dapat tepat sasaran, tepat jumlah, tepat nilai, tepat waktu, tepat administratif dan tepat penggunaan atau tepat kualitas.