tirto.id - Kepala Badan Perencanaan Penbangunan Nasional Suharso Monoarfa menyindir kepala daerah karena dianggap menjadi salah satu biang sulitnya menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.
Suharso menuding kalau kemiskinan kerap dijadikan alat oleh kepala daerah untuk kepentingan politiknya terutama saat ingin mencalonkan diri lagi.
“Waktu mau Pilkada garis kemiskinan dinaik-naikkan supaya bansos banyak tapi kalau sudah terpilih berusaha turunkan garis kemiskinan,” ucap Suharso dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (1/7/2020).
Ia menambahkan ubah-mengubah angka kemiskinan ini pastinya menyulitkan pemerintah pusat dalam memberi bantuan. Ia pun tak heran kalau Menteri Sosial Juliari Batubara akan terus bolak-balik kementeriannya. Belum lagi, kepala daerah kerap memanfaatkan momen masuknya bantuan pemerintah pusat.
“Angka kemiskinan sudah mulai rendah sebagai prestasi kepala daerah,” tambahnya.
Suharso menjelaskan intervensi pemerintah cukup bergantung pada data daerah. Masalahnya jika daerah tidak melakukan pembaharuan data secara konsisten, pemerintah akan kessulitan.
Belum lagi kemiskinan memiliki sejumlah banyak komponen seperti seberapa besar kedalaman dan keparahannya. Menurut Suharso daerah harus berkontribusi dalam pembenahan data ini.
Kesulitan lain katanya juga terasa karena adanya otonomi daerah. Pemerintah entah itu Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu tidak bisa asal masuk.
Saat ini Bappenas kata Suharso sudah diminta Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial. Hal ini melengkapi sederet reformasi lain yang tengah diupayakan pemerntah seperti reformasi sosial, kesehatan, ketahanan bencana sampai ketahanan pangan.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Reja Hidayat
