tirto.id - Masa penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga DKI Jakarta diperpanjang sampai Desember 2020. Pemprov DKI Jakarta memutuskan hal ini mengikuti langkah pemerintah pusat yang terlebih dahulu memperpanjang penyaluran bansos.
"Sesuai arahan dari pimpinan bahwa DKI Jakarta juga tetap akan memberikan bansos. Waktunya sejalan dengan pemerintah pusat sampai Desember," kata Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (9/6/2020), seperti dilansir Antara.
Irmansyah menyatakan Pemprov DKI telah mengalokasikan Biaya Tak Terduga (BTT) senilai Rp5,3 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk penyaluran bansos hingga Desember 2020.
"Sekitar Rp5,3 triliun. Mungkin dari alokasi itu sudah diperhitungkan oleh BPKD, untuk kami tetap bisa memberikan bansos seperti halnya pemerintah pusat sampai Desember," ujar Irmansyah.
Namun, mengenai teknis penyaluran bansos, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan pembahasan. Oleh karena itu, dia belum mengetahui secara rinci teknis penyaluran bantuan itu.
Pemprov DKI, kata Irmansyah, akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam perumusan teknis penyaluran bansos hingga akhir tahun. Tujuannya agar distribusi bantuan itu bisa berjalan beriringan dan tidak tumpang tindih.
"Secara teknis, kami akan komunikasikan dengan Kemensos agar betul-betul [Bansos] DKI dengan Kemensos sejalan," kata Irmansyah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Edi Sumantri mengatakan, dari anggaran Rp5,3 triliun di pos belanja BTT, baru Rp1,2 triliun yang terserap untuk bansos.
Kendati demikian, dia belum memastikan semua anggaran BTT telah ada secara fisik. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu penerimaan daerah lainnya, terutama sektor pajak.
"Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember, mudah-mudahan ini cukup. Kalau memang tidak cukup, di perubahan APBD di Agustus-September nanti, kita lihat finalisasinya, kita sesuaikan kembali," ujar Edi, pada hari ini.
Secara prinsip, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengutamakan anggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, yang diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi.
"Tiga ini harus dijaga, sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk COVID-19 ini, untuk tiga sektor itu," tambah dia.
APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp87,9 triliun telah mengalami rasionalisasi hingga Rp47 triliun. Namun, Edi memperkirakan APBD DKI Jakarta akan mengalami perubahan lagi.
"Saat PSBB dibuka, perkembangan [ekonomi] semua ramai dan bagus. Nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan [APBD] di Agustus," jelas dia.
"Mungkin bisa saja naik, kita lihat transisi. Hotel, restoran, hiburan kan bayar pada bulan Juni. Kita lihat nanti bagus atau tidak. Maret-April praktis hiburan nol, hotel tutup. Penerimaan rendah," ujar Edi menambahkan.
Rasionalisasi APBD DKI Jakarta hingga Rp47 triliun itu diambil dari asumsi keuangan daerah dan potensi pendapatan pada Maret, April hingga Desember nanti. Asumsi itu jika PSBB Jakarta terus dilanjutkan hingga kondisi perekonomian Jakarta memburuk.
"Tapi Juni ini sudah dibuka. Kita lihat di Juni ini, kalau membaik, Agustus membaik, kita finalkan di perubahan berapa sesungguhnya rasionalisasi APBD kita," katanya.
