tirto.id - Menteri Dalam Negeri Jenderal (purn) Tito Karnavian meminta petahana yang kembali maju dalam Pilkada 2020 tidak menggunakan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pencalonan mereka.
“Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” kata Tito dalam keterangannya, Senin (13/7/2020).
Tito menegaskan, bansos harus terus dilanjutkan saat pandemi. Sebab, bansos berkaitan dengan fasilitas kesehatan, penanganan sosial ekonomi Covid-19 dan jaring pengaman sosial.
Oleh karena itu, Tito membantah Pilkada Serentak 2020 sebagai ajang legitimasi petahana. Sebab, petahana harus mencari cara agar menangani Covid-19, sementara penantang menjual gagasan dalam pilkada agar terpilih dalam Pilkada 2020.
Tito justru menyebut Pilkada 2020 adalah ajang tepat untuk mencari pemimpin di tengah masa krisis.
“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan. Tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” kata Mendagri Tito.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
