tirto.id - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan anggaran yang disiapkan untuk kementeriannya pada RAPBN 2021 sebesar Rp92,82 triliun. Anggaran ini sebenarnya turun dari bujet 2020 sebesar Rp134,01 triliun. Sedangkan untuk anggaran 2019 lalu sebesar Rp59,0 triliun.
“Di Kemensos di 2021 akan mengalami adjustmen. Kami antisipasi banyak program di-supply side pada 2021," kata Juliari saat konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020) sore.
Dari dana sebesar itu, kata Juliari, 92,18 persen atau sebesar Rp85,56 triliun akan digunakan untuk belanja bantuan sosial (bansos). Ia menjelaskan beberapa program yang telah dijalankan akan tetap dilaksanakan tahun depan.
“Kami berharap ini akan memberikan dampak aktivitas ekonomi. Walaupun, ada beberapa program khusus untuk sementara kita tidak lanjutkan," kata Juliari.
Beberapa program yang tetap dilanjutkan di 2021 salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun depan, anggaran yang akan dialokasikan untuk program itu adalah sebesar Rp28,71 triliun.
Juliari menargetkan 10 juta keluarga se-Indonesia akan menerima bantuan tersebut.
Ia mengatakan bansos PKH diharapkan membantu penanggulangan stunting--atau gizi buruk--di Indonesia, mengingat hal tersebut merupakan salah satu program prioritas utama pemerintah sepanjang 2021-2024.
Program lainnya yang dilanjutkan di 2021 adalah Kartu Sembako. Besaran anggarannya adalah Rp45,12 triliun, dengan target penerima sebanyak 18,8 juta keluarga.
"Program ini akan diteruskan agar bisa menjaga daya beli keluarga-keluarga dengan income terbawah," kata Juliari.
Juliari juga mengatakan program lainnya yang terus dilanjutkan di 2021 adalah Bantuan Sosial Tunai (BST), yang besaran anggarannya adalah Rp12 triliun. Program itu akan menargetkan 10 juta keluarga sebagai penerima. Lagi-lagi program ini diharapkan bisa menjadi solusi pemulihan dampak pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, Kemensos menganggarkan dana sebesar Rp1,36 triliun untuk peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut Juliari, DTKS diharapkan bisa menjadi titik sentral program perlindungan sosial, sebagai implementasi pengelolaan data kemiskinan.
“Kami terus mengamati dan mendukung program-program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan kementerian lain," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
