Ketika Mahasiswa Mulai Tanggalkan Jas Almamater saat Aksi Massa

tirto.id - Jas almamater selama ini menjadi salah satu penanda identitas mahasiswa dalam demonstrasi. Warna dan lambang perguruan tinggi yang melekat di tubuh peserta aksi dapat menunjukkan asal kampus sekaligus memperlihatkan kekuatan kolektif mahasiswa.

Namun, dalam aksi demonstrasi yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), sebagian mahasiswa justru memilih menanggalkan identitas tersebut.

Keputusan aksi yang digelar bertepatan Hari Sumpah Pemuda itu bukan semata-mata perubahan cara berpakaian. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan, aksi melepas almamater saat berdemonstrasi untuk merespons kritik dari kelompok masyarakat yang merasa terpisah dari gerakan mahasiswa ketika mereka mengenakan jaket kampus.

“Karena kami rasa, kami juga dapat beberapa kritik dan tanggapan dari beberapa kelompok masyarakat bahwa mereka merasa tersegregasi atau tereksklusifkan ketika mahasiswa itu memakai jakun ataupun almamater mereka. Maka dari itu, kami melepas almamater, turun bersama-sama, untuk membersamai rakyat se-inklusif mungkin,” kata Yatalathof kepada para wartawan, Rabu (28/10/2026).

Pilihan tersebut memperlihatkan perubahan cara mahasiswa membangun identitas politik di jalanan. Apabila sebelumnya almamater menjadi penanda kehadiran dan kekuatan organisasi kampus, kini sebagian mahasiswa justru melihat pelepasan simbol itu sebagai upaya membuka ruang bagi kelompok masyarakat lain untuk bergabung dalam gerakan yang sama.

Melebur dengan Gerakan Rakyat

Aksi pada 28 Oktober 2026 di Bundaran HI tidak hanya diikuti mahasiswa. Berdasarkan pantauan Tirto di lapangan, demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari itu melibatkan berbagai elemen massa yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), supremasi sipil, pendidikan, serta kebebasan berpendapat.

Massa yang tergabung dalam Komite SADAR membawa lima tuntutan rakyat. Isinya mencakup penegakan supremasi sipil, penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik, pemerataan akses layanan dasar, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.

Yatalathof menyebut, jumlah peserta aksi, yang diklaim mencapai 10.000 hingga 12.000 orang, secara keseluruhan bukan hanya mahasiswa UI. Ia mengatakan pemilihan Bundaran HI sebagai titik aksi juga berkaitan dengan keinginan mahasiswa menguji respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan, pelepasan almamater perlu dibaca sebagai perubahan paradigma gerakan mahasiswa, bukan sekadar strategi teknis dalam demonstrasi.

“Fenomena melepas jas almamater bukan strategi teknis, apalagi anti kampus. Ini adalah perubahan paradigma gerakan mahasiswa Indonesia hari ini untuk menjadi lebih inklusif dan melebur bersama elemen non-mahasiswa,” ujar Usman saat dihubungi Tirto pada Kamis (29/10/2026).

Usman menilai gerakan mahasiswa secara perlahan berupaya bergeser dari gerakan kampus yang sektoral menuju gerakan kerakyatan yang lebih luas. Indikasinya terlihat dari keterlibatan buruh, warga biasa, kelompok perempuan, pelajar, hingga musisi dalam aksi demonstrasi.

Perubahan itu membuat identitas mahasiswa tidak lagi harus ditampilkan melalui simbol perguruan tinggi. Mereka dapat hadir sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang memperjuangkan persoalan bersama, tanpa menjadikan asal kampus sebagai batas keanggotaan gerakan.

Meski demikian, Usman menegaskan kecenderungan tersebut belum merata. Mahasiswa dari Universitas Trisakti, misalnya, masih bergerak dengan mengenakan almamater saat turun aksi pada Kamis kemarin.

“[Gerakan menanggalkan almamater] cukup besar, tapi belum merata. Hari ini kampus Trisakti masih bergerak dengan almamaternya,” tutur Usman.

Identitas Kampus: Penanda atau Pembatas?

Almamater memiliki fungsi ganda dalam gerakan mahasiswa. Di satu sisi, jaket tersebut memperjelas identitas peserta aksi sebagai mahasiswa dan menunjukkan afiliasi mereka dengan perguruan tinggi tertentu. Di sisi lain, simbol itu berpotensi menciptakan jarak ketika demonstrasi berupaya merangkul kelompok masyarakat yang tidak memiliki identitas serupa.

Usman menjelaskan, sebagian mahasiswa masih memandang almamater penting untuk menegaskan posisi mereka sebagai kalangan intelektual muda yang memiliki asal perguruan tinggi jelas. Identitas itu juga dapat menjadi penegasan bahwa mereka bukan antek asing atau berbagai label negatif lain yang selama ini disematkan pemerintah kepada kelompok pengkritik.

Namun, identitas tersebut juga memiliki konsekuensi politik. Menurut Usman, mahasiswa mulai menyadari bahwa penggunaan almamater bisa membawa mereka kembali pada pola lama ketika identitas kampus sekaligus menjadi dasar pemberian legitimasi dan pembatasan aktivitas politik.

“Identitas seperti itu telah mereka sadari sebagai pilihan yang bisa menjebak kembali ke cara Orde Baru yang dengan jaket almamater itu memberi izin atau legitimasi ke mereka sekaligus pada saat bersamaan melarang mereka berpolitik dan melarang mereka untuk bergabung dengan komponen rakyat termasuk buruh dan petani,” terangnya.

Usman juga menyebut kecenderungan serupa pernah muncul dalam gerakan sosial di sejumlah negara. Di Chile, mahasiswa melepas jaket universitas dan menggunakan syal merah untuk melebur dengan gerakan feminis serta masyarakat adat Mapuche.

Di Hong Kong, mahasiswa dalam gerakan Revolusi Payung menggunakan pakaian hitam polos agar menyatu dengan pekerja dan ibu rumah tangga. Sementara di Amerika Serikat, gerakan Black Lives Matter memperlihatkan mahasiswa kulit putih melepaskan identitas kampus elite untuk bergabung dengan masyarakat yang melawan brutalitas polisi.

Menurut Usman, jejaring media sosial sedikit banyak membantu proses pergeseran paradigma gerakan mahasiswa. Meski begitu, keputusan untuk meleburkan identitas lahir melalui proses percakapan dan konsolidasi yang panjang.

“Karena secara faktual mereka melakukan berbagai forum percakapan dan konsolidasi yang panjang untuk sampai pada keputusan peleburan identitas itu,” tutupnya.