Indeks Bamsoet

Bamsoet mendukung rencana Presiden Jokowi membubarkan lembaga-lembaga yang bermasalah dan tidak bermanfaat.

Perampingan lembaga atau badan negara ditujukan untuk mereformasi kelembagaan yang cepat dan agak revolusioner.

Pernyataan Bamsoet soal kekurangan dana saksi Golkar di Pemilu 2019 dikritik oleh kader partainya. Bamsoet dinilai sedang mencari simpati dari pengurus Golkar di daerah.

Peneliti PSDPP, Dedi Kurnia Syah Putra menilai kemungkinan Jokowi mempengaruhi keputusan Bamsoet yang melunak soal jadwal Munas Golkar.

Partai Golkar seharusnya jadi partai bagi semua golongan dan tidak mendiskriminasi kader tertentu saat tak sejalan dengan pandangan ketua umum.

Bamsoet menyinggung sejarah pendirian Partai Golkar yang diinisiasi oleh personel TNI-Polri, sehingga diharapkan Golkar ke depan jadi tempat bagi mereka.

Calon ketua umum Golkar yang sudah mendeklarasikan diri adalah Airlangga, Bamsoet, Ali Yahya, Ula Nurachwati, dan Marlinda Irwanti.

Bambang Soesatyo berharap Presiden Jokowi segera memberikan surat kepada DPR terkait rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono membantah penonaktifan 10 Ketua DPD tingkat II Golkar di Provinsi Maluku karena mendukung Bamsoet ajukan diri jadi Ketum.

Bamsoet mempersilakan pimpinan DPD tingkat II Golkar mencabut dukungan kepada dirinya.  

Bamsoet meyakini Presiden Joko Widodo mengetahui ketidakadilan yang dialami Baiq Nuril dan akan memberikan amnesti. 

Ketua DPR sebut sekarang di semua komisi sedang giat-giatnya menuntaskan RUU maupun revisi UU, setiap komisi paling tidak ada dua atau tiga RUU yang sedang dituntaskan.

Bamsoet akan mendeklarasikan maju sebagai calon ketua umum Golkar setelah rapat pleno merumuskan soal jadwal Munas. 

Airlangga dan Bamsoet diprediksi bakal maju dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. 

DPP Partai Golkar membuka peluang untuk memilih ketua umum secara aklamasi, meski Bamsoet mengaku siap bertarung dengan Airlangga.

Kubu pendukung Bamsoet menuding sejumlah kebijakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyimpang dari AD/ART. 

Rizal Mallarangeng menilai langkah kader Golkar mempersoalkan ijazah Bamsoet merupakan hal yang wajar. 

Bamsoet mengatakan dapat dukungan dari DPD Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bangka Belitung.

Ia mengatakan bahwa gelarnya itu diperoleh dari Institut Manajemen Newport Indonesia (IMNI). 

Menurut Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar surat itu hanya meminta evaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan seperti biasa, contohnya Pilpres dan Pileg 2019 serta bukan meminta evaluasi terhadap hasil kepemimpinan Airlangga Hartarto.