tirto.id - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Dave Laksono membantah penonaktifan 10 Ketua DPD tingkat II Golkar di Provinsi Maluku karena mendukung pencalonan Wakorbid Pratama Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua Umum Golkar.
Menurut Dave, alasan semacam itu hanya untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan 10 ketua DPD tingkat II itu.
"Enggak benar, itu hanya alasan yang mereka gunakan untuk menutupi kesalahan mereka dalam menjalankan roda organisasi," kata Dave saat dihubungi, Kamis (11/7/2019).
Menurut Dave, ada alasan DPP melakukan penonaktifan kepada mereka, yakni salah satunya melakukan pelanggaran dalam hal mengurus keuangan di partai.
"Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan, khususnya soal keuangan partai dan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan garis komando partai," ungkapnya.
Senada dengan Dave, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar lainnya Maman Abdurahman mengatakan bahwa penonaktifan kader dilakukan bila memang ada pelanggaran yang terjadi.
Ia pun meminta semua pihak untuk tidak langsung menyimpulkan penonaktifan itu karena masalah perbedaan dukungan jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
"Karena partai kita dari dulu selalu ada mekanisme dan aturan main, tidak mungkin kalau tidak ada pelanggaran dan justifikasi organisasi bisa begitu saja diberhentikan," ucap Maman saat dihubungi.
Maman meminta bila ada pihak yang merasa keberatan dengan penonaktifan bisa melaporkan ke Mahkamah Partai, bukan malah menggembar-gemborkan masalah internal partai ke media massa.
"Apabila memang ada sebuah langkah yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme lapornya jangan ke Mahkamah Media tapi lebih baik laporkan ke Mahkamah Partai," tegasnya.
Sebelumnya, Partai Golkar kembali melakukan penonaktifan pada beberapa Ketua DPD tingkat II. Kali ini ada 10 DPD II Golkar Maluku yang dinonaktifkan. Penonaktifan itu dibenarkan oleh politikus Partai Golkar Azis Samual.
"Itu benar. Rapat pleno jam 2 waktu Ambon. Rapat pleno yang sebenarnya tidak sah karena tidak dihadiri Ketua DPD dan sekretaris DPD," kata Azis pada wartawan, Rabu (10/7/2019) kemarin.
Bamsoet pun telah mendengar kabar ini. Kata Bamsoet, daripada dipecat, ia menyarankan para ketua DPD tersebut mencabut dukungan kepadanya agar bisa tetap bisa mempertahankan jabatan.
"Saya sebetulnya tidak ingin pendukung-pendukung saya menjadi korban, saya lebih memilih dia mencabut dukungan dari saya yang penting mereka selamat," Jelas dia di Gedung Nusantara III, Konpleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
Bamsoet mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, tidak ada pengangkatan Plt dalam rentang waktu enam bulan menjelang Munas Golkar yang diprediksi akan digelar pada Desember tahun ini.
"Setahu saya 6 bulan sebelum Munas itu tidak boleh ada Plt, karena Plt tidak punya suara dalam Munas," ujarnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
