tirto.id - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha mewacanakan akan menggelar pleno untuk merumuskan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Dalam pleno tersebut, kata Satya, tidak menutup kemungkinan Golkar akan kembali melakukan proses aklamasi untuk menentukan posisi Ketua Umum (Ketum).
"Semuanya mungkin, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Jadi, aklamasi mungkin. Tidak aklamasi pun juga mungkin. Karena ini adalah proses politik. Hanya sekarang kalau misalnya para calon itu merasa perlu menggalang dan mendapatkan dukungan kan bisa juga," jelas dia di Gedung Nusantara II Ruang Rapat Paripurna, Senin (9/7/2019).
Hingga saat ini, kata dia, baru Airlangga Hartarto yang mendeklarasikan siap maju ke pemilihan Ketum di Munas tahun ini. Sementara calon satunya, yaitu Ketua DPR Bambang Soesatyo belum mendeklarasikan secara resmi pencalonannya untuk menjadi Ketum Golkar.
"Kalau saya melihat ruang untuk calon mencalonkan diri tentunya terbuka lebar. Cuma kan ada peraturan ada persyaratannya. Nah sekarang kita lemparkan kembali ke pemegang suara, kalau pemegang suaranya ternyata mempunyai kesamaan pendapat, apa itu kita larang, kan tidak juga," jelas dia.
Airlangga Hartarto mulai menjabat sebagai Ketum Golkar pada tahun 2017. Airlangga dipilih secara aklamasi untuk menggantikan Ketua Umum sebelumnya yaitu Setya Novanto yang tersangkut kasus korupsi di mega proyek e-KTP.
Airlangga akan kembali maju dalam Munas Golkar tahun ini setelah beberapa waktu lalu mendeklarasikan diri untuk maju menjadi kandidat ketua umum Golkar pada periode 2019-2024.
Di sisi lain, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku sudah mendapatkan 400 dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar untuk maju dalam pemilihan ketua umum. Ia menjelaskan dukungan tersebut bukan merupakan dukungan mutlak.
Untuk itu, Bamsoet tidak ingin ada lagi indikasi praktik aklamasi dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. Pertarungan sesungguhnya, kata dia, akan dilakukan di Munas Golkar yang dijadwalkan akan digelar pada Desember 2019.
"Ya saya melihat ada indikasi ke arah sana [aklamasi], menurut saya, praktik yang terjadi sebelumnya [aklamasi] ini enggak boleh. Golkar tidak terbiasa ketua umum lahir dari rapat pleno atau aklamasi, tetapi lahir dari Munas Golkar. Biasanya [saat Munas] panas tapi kemudian bersatu kembali," kata Bamsoet di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat Senin (8/7/2019).
Ia menjelaskan, dengan banyak dukungan yang dilakukan oleh DPP daerah, ia melihat adanya gerakan dari para perwakilan daerah untuk menolak skema aklamasi.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
