tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo tidak ingin ada lagi indikasi praktik aklamasi yang terjadi lagi di tubuh Partai Golkar.
Meski akhir pekan lalu, Bamsoet sudah mengklaim mendapat 400 dukungan dari Dewan Pimpinan Partai (DPP), ia menjelaskan dukungan tersebut bukan merupakan dukungan mutlak.
Pertarungan sesungguhnya, kata dia, akan dilakukan di Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang dijadwalkan akan digelar pada Desember 2019.
"Ya saya melihat ada indikasi ke arah sana [aklamasi], menurut saya, praktik yang terjadi sebelumnya [aklamasi] ini enggak boleh. Golkar tidak terbiasa ketua umum lahir dari rapat pleno atau aklamasi, tetapi lahir dari Munas Golkar. Biasanya [saat Munas] panas tapi kemudian bersatu kembali," kata Bamsoet di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat Senin (8/7/2019).
Ia menjelaskan, dengan banyak dukungan yang dilakukan oleh DPP daerah, ia melihat adanya gerakan dari para perwakilan daerah untuk menolak skema aklamasi.
"Indikasi dari aklamasi adalah menggalang dukungan sebanyak-banyaknya lalu dibawa ke rapat pleno, dibuka, inilah mayoritas. Saya bersyukur sekali mereka-mereka sangat berani untuk mencegah terjadinya mobilisasi dukungan untuk praktik aklamasi. Sehingga kalau klaim sana 400 [dukungan], sini 400 [dukungan] ya enggak bisa dikatakan itu sebagai dukungan penuh untuk mengarah ke aklamasi," beber dia.
Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai kapan ia akan melakukan deklarasi untuk menjadi calon ketua Golkar dalam Munas. Bamsoet belum bisa menyampaikan secara pasti, namun, ia berencana akan mendeklarasikan pencalonannya pada waktu dekat.
"Tentu dalam minggu-minggu mendatang [deklarasi]. Ini kan [aklamasi] pernah terjadi kemarin ya, jadi ini enggak boleh lagi. Ketua Umum Partai Golkar itu harus lahir dari Munas yang demokratis," tandas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
