Indeks Apbd Dki

Masih ada beberapa pencatatan aset Pemprov DKI yang belum lengkap.

Serapan anggaran Pemprov DKI rendah, begitu pula di banyak daerah di Indonesia. Program jadi tak maksimal. 

Selama 2018-2022, Pemprov DKI menargetkan angka realisasi belanja daerah bisa mencapai 93,68 persen-96,31 persen setiap tahun.

Serapan anggaran SKPD DKI Jakarta masih rendah, Gubernur Anies Baswedan tak banyak komentar saat ditanya soal itu.

Bestari menjelaskan bahwa anggaran yang tak terserap akan berpengaruh langsung pada roda perekonomian.

Setelah tahun ini Pemprov DKI tak akan menganggarkan dana untuk pembebasan lahan RPTRA di APBD.

Anies Baswedan mengatakan Ketua RT/RW Jakarta tak perlu bikin laporan pertanggungjawaban anggaran. Mari periksa angkanya.

Ketua TGUPP akan digaji sebesar Rp5,1 juta. Sementara lima orang ketua Bidang, mendapatkan gaji masing-masing sebesar Rp41,2 juta.

Perekrutan TGUPP harus mengikuti mekanisme perundang-undangan karena menggunakan dana APBD.

Tugas Tim Bidang Pencegahan Korupsi sudah dimiliki inspektorat provinsi.

Sandiaga menuding selama ini penyerapan anggaran di DKI Jakarta cenderung rendah dan realisasinya menumpuk di akhir tahun.

Anies Baswedan mengatakan TGUPP dicoret dari R-APBD oleh Kemendagri.

Menurut Sandi, ia tak menjanjikan pemberian modal peserta OK-OCE akan diberikan dari APBD.

Gubenur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menuding kenaikan dana bantuan partai politik dalam RAPBDDKI Jakarta 2018 sudah terjadi di masa pemerintahan Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Dana hibah sebesar Rp367 miliar dari APBD DKI 2018 diperuntukkan untuk guru swasta melalui organisasi profesi, PGRI.

Anggaran untuk rehabilitasi air mancur DPRD muncul dalam RAPBD sebesar Rp620 juta dalam pos kegiatan Sekretariat Dewan.

Anggaran hibah sebesar Rp1 miliar untuk Menwa Jayakarta dan Laskar Merah Putih Rp500 juta menuai protes. Bagaimana cara dua organisasi ini mendapatkan kucuran dana dari APBD DKI?

Kehadiran Anies dalam acara ini sekaligus menandakan bahwa Pemprov DKI siap memulai program Revolusi Putih yang diusulkan Hashim Djojohadikusumo mulai tahun anggaran 2018.

Lini Masa APBD DKI Jakarta 2018.

Revolusi Putih diklaim sudah berjalan di awal terbentuknya Partai Gerindra di tahun 2008, salah satu programnya dengan menjadikan susu sebagai konsumsi rakyat Indonesia setiap harinya.