tirto.id - "Yang terasa sekali, begini: sesudah jadi gubernur, saya tidak pernah ke airport. Perginya ke Marunda, Kebayoran Lama, Cilincing, Ciputat. Karena itu yang diurus. Sampai saya kemarin datang ke airport, kaget lihat terminal 3, saking jarangnya ke airport..."
Ucapan itu disampaikan Anies Baswedan saat ditanya perbedaan yang dirasakannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Aa Gym, pemandu sekaligus pengisi acara tersebut, melontarkan pertanyaan itu sebagai pembuka dari perbincangan soal Tauhid yang berlangsung selama hampir dua jam di Masjid Istiqlal, Jakarta, 14 Januari lalu.
Jika pertanyaan itu dilontarkan hari ini, jawaban yang diberikan Anies bakal berbeda. Sebab, dalam kurun waktu kurang dari sebulan, Anies menerima undangan beberapa acara ke luar negeri, dan itu semua diterimanya.
Hari ini (29/4/2018), misalnya, ia berangkat ke Los Angeles, Amerika Serikat (AS) dalam rangka mempererat kerja sama yang sejak lama dijalin kedua kota. Hal ini dikatakan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta, Muhammad Mawardi. Ia mengatakan Los Angeles adalah satu-satunya kota di AS yang menjalin kerja sama sekaligus menjadi percontohan bagi Jakarta.
Hingga saat ini, Jakarta memiliki 21 "sister city"—kota beda negara yang bekerja sama dalam beragam bentuk, biasanya demografinya mirip—yang tersebar di lima benua. Ada 10 kota di Asia, tujuh di Eropa, dua di Afrika dan satu di AS dan Australia.
Pada 18 April lalu, Anies mengunjungi Casablanca, Maroko, untuk agenda yang kurang lebih serupa: memenuhi undangan Wali Kota Casablanca, Mr. Abdeelaziz Omari dalam acara "The Third Edition of Smart Cities African Casablanca 2018."
Dua hari setelah itu, ia bertandang ke Turki untuk membahas penguatan persahabatan dan pengembangan kerja sama Jakarta dan Istanbul telah terjalin sejak 2007.
Anggaran Besar, Serapan Lancar
Tentu saja, lawatan ke kota-kota percontohan itu tidak gratis. Berbeda dengan lawatan Sandiaga Uno pada 19-24 Februari lalu yang dibayari langsung oleh Pemerintah Jepang. Menurut Mawardi, keberangkatan Anies menggunakan anggaran yang berada pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta.
Jika dilihat, porsi anggaran perjalanan dinas eksekutif DKI Jakarta dalam pagu biro tersebut memang mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Total anggaran untuk perjalanan dinas gubernur-wakil gubernur, juga termasuk pejabat dinas (eselon III, eselon IV, fungsional, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan bukan pegawai), baik dalam maupun luar negeri menurut situs apbd.jakarta.go.id tahun ini dipatok sebesar Rp54.585.504.000.
Jumlah sebesar itu masuk dalam pos Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas, untuk kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf.
APBD DKI tidak memisahkan pos perjalanan dinas dalam atau luar negeri. Anggaran serupa untuk DPRD terpisah dari anggaran eksekutif DKI Jakarta. Badan Anggaran DPRD Jakarta memutus anggaran kunjungan kerja anggota dewan sebesar Rp88,91 miliar dari sebelumnya Rp107,7 miliar.
Namun, dalam situsweb e-budgeting DKI Jakarta, tidak tercantum detail biaya dinas Anies Baswedan ke beberapa negara yang telah dan sedang dikunjungi dalam pos anggaran dinas perjalanan eksekutif DKI Jakarta.
Dari total alokasi sebesar Rp54,5 miliar untuk perjalanan dinas eksekutif, komponen biaya perjalanan dinas luar negeri yang diungkap dalam situs hanya biaya asuransi perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp55.784.000, dan biaya bagasi perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp125.000.000.
Pada 2016, alokasi anggaran perjalanan dinas eksekutif DKI Jakarta dalam pagu Biro Administrasi Sekretariat Daerah lebih kecil, yakni sebesar Rp22.686.490.000 dan kembali turun menjadi Rp15.498.113.500 pada APBD Perubahan. Sementara itu pada 2017, angkanya memang meningkat menjadi Rp35.758.205.000, tetapi kembali turun pada APBD Perubahan menjadi Rp15.498.113.500.
Dari perjalanan dinas gubernur dan wakil gubernur dan eksekutif DKI Jakarta lainnya, penyerapan anggaran dinas di pagu Biro Administrasi Sekretariat Daerah sampai 29 April 2018 hampir seluruhnya terserap dari target. Target realisasi anggaran sampai kuartal II-2018 untuk kunjungan kerja sudah mencapai 18,10 persen dari target porsi realisasi 22,4 persen.
Diatur di Era Djarot
Jumlah alokasi anggaran perjalanan dinas tahun ini tak bisa dilepaskan dari peran gubernur sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat. Berdasarkan keterangan Mawardi, jumlah anggaran perjalanan dinas baik eksekutif maupun legislatif disesuaikan berdasarkan SK Gubernur Nomor 1005 Tahun 2017 yang ditandatangani mantan wali kota Blitar itu.
Keputusan yang diterbitkan Djarot pada 23 Mei 2017 ini mengubah besaran satuan uang harian perjalanan dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, anggota DPRD, pejabat eselon I hingga Golongan I dan bukan pegawai.
Dalam keputusan ini, besaran satuan uang perjalanan dinas untuk gubernur, wakil gubernur, dan pimpinan DPRD naik dari Rp2,5 juta menjadi Rp5 juta. Sedangkan untuk anggota DPRD disamakan dengan besaran untuk eselon II, yakni dari Rp1,5 juta menjadi Rp4 juta.
Menurutnya, kenaikan angka tersebut telah disesuaikan dan angkanya "mengacu ke beberapa kota yang informasinya diperoleh dari sekretaris dewan."
"Jadi ada beberapa daerah yang sudah menerapkan dengan pagu yang bahkan lebih besar. Tetapi informasinya itu diperoleh dari kunjungan anggota dewan, baik dari Jakarta ke daerah lain maupun sebaliknya," jelas Mawardi.
Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Rurram Effendy membenarkan bahwa tak ada usulan besaran anggaran dari Anies-Sandi soal biaya perjalanan dinas tersebut. Namun, kata dia, anggaran itu dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kunjungan yang akan dilakukan pada tahun 2018.
"Ada perkiraannya. Yang menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) itu kan bukan gubernur yang sekarang. Berarti siapa? Tahu, kan," ujarnya kepada Tirto, Minggu (29/4/2018).
Kendati demikian, ia tak dapat memberikan penjelasan soal berapa biaya perjalanan Anies ke Los Angeles, juga kunjungan ke Maroko dan Turki. "Kalau mau rinciannya, silahkan datang saja ke kantor, besok," imbuhnya.
Pengamat Komunikasi Politik Emerush Sihombing menyampaikan, perjalanan dinas yang dilakukan kepala daerah ke luar negeri merupakan cara kuno jika tujuannya hanya studi banding. Sebab, kata dia, hal itu dapat dilakukan melalui telekonferensi dan berselancar di internet.
"Nah, itu cara zaman dahulu, menurut saya, ketika penetrasi internet tidak seluas dan semasif sekarang. Apalagi, kalau pertemuan rapat-rapat pembahasan yang tujuannya tidak spesifik," ujar Emerush saat dihubungi Tirto.
Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa perjalanan Anies ke luar negeri sah-sah saja dilakukan jika ada tujuan lain seperti menggaet investor serta berbagi pengalaman Jakarta ke dunia internasional. Hanya saja, intensitas kepergian itu harus dibatasi agar Jakarta tidak ditinggalkan terlalu lama.
"Kalau pemerintahannya sudah efektif, kepala dinas sudah bisa bekerja dengan arahan yang jelas, itu tidak ada masalah. Ini harus dipastikan dahulu makannya. Karena seorang pemimpin itu harus bisa membuat para bawahannya tetap bekerja sesuai target walaupun tanpa ada pengawasan atau diawasi," katanya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Rio Apinino
