tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melepas saham di PT Delta Djakarta, Tbk, perusahaan pembuat bir. Kepastian pelepasan saham ini sudah dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhir pekan lalu.
Rencana penjualan saham ini tak lepas dari janji kampanye Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Saat itu, Sandiaga berjanji melepas kepemilikan modal Pemprov DKI di Delta Djakarta karena dianggap tak membawa banyak manfaat untuk warga.
“Ke depan, kalau saya jadi gubernur, akan saya jual [saham di Delta Djakarta]. Tidak pantas bahwa ibu kota negara dengan muslim terbesar di dunia punya saham di perusahaan bir. Buat saya itu tidak masuk akal,” kata Sandiaga di Rawasari Timur, Jakarta Pusat, Rabu, 30 November 2016.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui sudah menanamkan modal di perusahaan produsen minuman beralkohol itu sejak 1970-an. Di perusahaan itu, Pemprov DKI menjadi pemegang saham utama bersama San Miguel Malaysia (L) Private Limited.
Lantas, akankah pelepasan saham di produsen dan distributor beberapa merek bir terbaik di dunia di bawah merek Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih ini menguntungkan?
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Michael Rolandi mengungkap keuangan yang didapat Pemprov DKI tak hanya berasal dari saham di PT Delta Djakarta Tbk. Menurut Michael, pelepasan ini justru membuat Pemprov DKI harus mampu mencari pemasukan dari sektor lain.
“[Karena] Pemasukan DKI kan enggak hanya dividen, banyak,” ujar Michael di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).
Kepala Riset Koneksi Kapital Sekuritas Alfred Nainggolan mengafirmasi pernyataan Michael ihwal potensi penerimaan keuangan yang didapat Pemprov DKI di luar saham. Akan tetapi, Alfred meyakini hasil yang didapat tak sebesar dividen yang selama ini diraih pemerintah ibu kota dari PT Delta Djakarta Tbk.
“Delta Djakarta kan emiten yang punya kinerja keuangan cukup bagus. Return equity-nya ada di atas 25 persen. Ketika Pemprov DKI keluar, apakah mereka bisa menemukan unit bisnis yang seperti ini lagi kinerja keuangannya?” ujar Alfred Nainggolan kepada Tirto, Selasa (10/4/2018).
Dampak Penjualan Saham Bagi Keuangan DKI
Pemprov DKI memiliki 23,34 persen saham di PT Delta Djakarta Tbk, pada 2016. Berdasarkan Laporan Tahunan PT Delta Djakarta Tbk pada 2016, keuntungan bersih perusahaan itu mencapai Rp254,5 juta. Laba yang bisa dibagikan kepada pemilik perusahaan, termasuk Pemprov DKI Jakarta, pada periode itu sebesar Rp253,72 juta.
Jika dihitung berdasarkan jumlah dan harga per lembar saham, nilai total penyertaan modal Pemprov DKI di perusahaan induk minol merk Carlsberg dan Anker Beer itu mencapai Rp934,23 miliar.
Menurut Kepala Riset Koneksi Kapital Sekuritas Alfred Nainggolan pelepasan saham di PT Delta Djakarta akan membuat Pemprov DKI untung dan memberi tambahan uang bagi APBD.
“Karena kalau melihat dari kondisi pasar saat ini, nilainya [saham] jauh lebih tinggi dibanding penyertaan modal yang pernah ditanam Pemprov DKI sebelumnya,” kata Alfred.
Pada sisi lain, Alfred menyatakan, pelepasan saham ini akan berdampak pada iklim investasi di ibu kota. Dampak bisa muncul lantaran penjualan saham dari perusahaan itu dilakukan bukan atas pertimbangan ekonomi, melainkan faktor lain. Ia menyebut, kondisi ini membuktikan investasi bisa sangat dipengaruhi pelaksanaan pilkada atau pemilu.
“Ini bisa menggambarkan masalah adanya dampak pilkada terhadap keputusan pemegang saham... ke depannya bisa saja perubahan terjadi bukan karena faktor finansial, keuangan, tapi karena politik,” ujarnya.
Pengaruh politik yang kental dalam penjualan saham di PT Delta Djakarta Tbk juga diprediksi Alfred bisa melahirkan ketidakpastian di internal Pemprov DKI. Alfred memprediksi, besar kemungkinan saham dibeli kembali oleh Pemprov DKI di masa depan, jika gubernur dan wagub telah berganti.
“Bisa secara tidak langsung apa yang diputuskan Subernur sekarang berubah setelah periodenya berakhir. Makanya kalau ditanya apakah perlu [saham] dilepas sekarang, sulit kami analisa karena keputusan ini lahir dari janji politik, bukan karena kinerja perusahaan,” ujarnya.
Secara terpisah, analis senior dari Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan keuntungan yang diraih Pemprov DKI dari penjualan saham bergantung pada harga yang dipatok. Penjualan saham akan diikuti hilangnya potensi pemerintah ibu kota meraih dividen dari penjualan minol di masa depan.
“Kalau dilepas ya potensi dividennya hilang. Lepasnya saham maka Pemprov mendapat uang dari hasil jualan sahamnya. Cuma belum tahu dilepas di harga berapa,” kata Reza.
Jual Saham demi Motif Politik
Rencana Anies-Sandi menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk dianggap berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan meski mendapatkan keuntungan. Pandangan itu disampaikan pengamat kebijakan publik dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Satria Aji Imawan.
Menurut lelaki yang akrab disapa Aji ini, Pemprov DKI akan kehilangan pemasukan tetap jika melepas saham dari perusahaan minol itu. Aji menganggap keputusan melepas saham lewat penyertaan modal itu diambil karena semata motif politik, tanpa mengindahkan faktor ekonomi.
“Ini tidak hanya langkah untuk tetap menjaga citra sebagai pemimpin amanah Islam bagi konstituennya, tapi juga citra ke depan di dalam tahun politik menjelang 2019,” kata Aji kepada Tirto.
Alumnus Exeter University itu menilai Anies-Sandi hendak melanjutkan "pencitraan" usai menutup Hotel Alexis, beberapa waktu lalu. Masalahnya, kata Aji, kebijakan menjual saham di PT Delta Djakarta akan berdampak langsung terhadap APBD karena modal yang ditanam sebelumnya kerap menyumbang pemasukan.
Menurut Aji, dividen dari penanaman saham Pemprov DKI selama ini sebenarnya bisa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Lepasnya saham dianggap berdampak pada berkurangnya pemasukan ke kas pemerintah ibu kota di masa depan.
“Misalnya, ketika hasil dari keuntungan saham selama ini bisa menyumbang hingga 18-23 persen APBN DKI. Ketika saham dijual seluruhnya, Pemprov DKI harus memutar otak menutupi kehilangan itu. Risiko besar, yaitu macetnya beberapa rencana pembangunan yang sesuai dengan janji-janji kampanye Anies-Sandi terdahulu," ujar Aji.
Aji menganggap kerugian tetap akan dirasakan Pemprov DKI meski mereka berjanji menggenjot pendapatan dari cara lain. Menurutnya, butuh waktu untuk mengganti keuntungan tetap yang selama ini dirasakan Pemprov DKI dari bagi hasil penanaman modal di PT Delta Djakarta Tbk.
“Karena jangka waktu negosiasi dengan perusahaan lain tidak terprediksi. Sementara, pembangunan memiliki target yang bahkan terkadang targetnya pendek,” tutur Aji.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Mufti Sholih
