tirto.id - Pemprov DKI Jakarta menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini, Kamis, 29 Maret 2018.
Laporan tersebut berisi 720 laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) yang berada di lingkungan Pemprov DKI.
"720 laporan keuangan SKPD ini dikompilasi menjadi 43 laporan keuangan entitas akuntansi penggabungan. Yang dilaporkan adalah di APBD 2017 yang nilainya Rp82 triliun dan juga aset Pemprov DKI yang nilainya adalah Rp475,79 triliun," katanya di kantor BPK Perwakilan DKI, Jakarta Selatan.
Menurut Anies, masih ada beberapa pencatatan yang belum lengkap dan masih terus direkap oleh Badan Pengelola Aset Daerah. Namun, kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu, "kami berharap dalam dua bulan ke depan kita bisa tuntas. dan insyaallah ini akan meningkatkan mutu dari laporan."
Sebelumnya, laporan itu dibahas oleh tim khusus road to WTP (Opini Wajar Tampa Pengecualian) yang dikawal langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Setiap minggunya, tim tersebut merekap laporan pencatatan aset dari masing-masing SKPD.
Anies berharap, LKPD tahun ini bisa menghasilkan opini WTP yang telah lama tak didapatkan Pemprov DKI. Tahun 2017, misalnya, BPK memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Pemprov lantaran ada aset daerah senilai Rp10 triliun yang tak terlacak keberadaannya.
Selain masalah aset, BPK memberi opini WDP untuk DKI Jakarta karena permasalahan di piutang pajak, serta piutang lainnya yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.
"Kita berharap nanti setelah proses audit ini, insyaallah akan meningkatkan mutu lampiran keuangan kami, dan selama tiga bulan ini tim di Pemprov DKI Jakarta bekerja sangat intensif dengan tim BPK perwakilan DKI Jakarta," ujarnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
