Indeks Apbd

Kenapa masjid Ridwan Kamil Al Jabbar trending di Twitter?

KPK menyita berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD Pemprov Jatim dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.

Presiden Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk segera membelanjakan dana APBD yang masih mengendap di perbankan sekitar Rp278 triliun.

Berikut adalah syarat suatu daerah dapat menerapkan penyusunan APBD dengan e-budgeting.

Kemenkeu akan mendorong percepatan pemanfaatan anggaran ketahanan pangan dalam rangka mitigasi risiko inflasi.

Mendagri Tito Karnavian menugaskan seluruh kepala daerah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jokowi mengaku geram setelah mendengar ada barang yang dibeli impor, tapi ternyata diproduksi dalam negeri.

Menkeu Sri Mulyani menyoroti rendahnya belanja Pemerintah Daerah untuk bansos ada di dalam program perlindungan sosial.

Pengelolaan dana abadi daerah nantinya bisa ditetapkan degan Perda dan dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUD.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kementerian Dalam Negeri memaparkan 28 kabupaten/kota di Indonesia belum menganggarkan dana insentif untuk tenaga kesehatan.

Keenamnya diperiksa sebagai saksi untuk 4 tersangka yang juga mantan anggota DPRD Jambi: Fahrurrozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Ishwara, & Zainul Arfan.

Mengetahui apa saja sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah di APBD?

Mengetahui jenis-jenis belanja negara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. 

Apa pengertian APBN dan APBD? Selain itu, apa tujuan dan fungsi APBN maupun APBD di Indonesia?

Belasan ribu pegawai negeri dan honorer Pemkab Jember hingga 15 Januari belum menerima gaji.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran Pilkada di akhir tahun 2020 mengalami pembengkakan.

Presiden Jokowi menyebut realisasi rata-rata APBD provinsi secara nasional maupun kabupaten kota masih di bawah 50 persen.

Pembahasan APBD Jember selalu terlambat selama 4 tahun terakhir.