Indeks Apbd

Anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, penggunaan dananya juga rawan untuk diselewengkan.

Presiden Jokowi mengatakan di era teknologi informatika seperti sekarang, pengurusan izin birokrasi seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan ringkas.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dari partai Gerindra menyatakan bahwa partainya akan mengusahakan pembahasan APBD untuk program 100 hari Anies-Sandiaga.

Jokowi mengatakan perencanaan yang dilakukan selama ini cenderung lebih banyak mengulang-ulang program sebelumnya dan hanya mengerjakan hal-hal yang rutinitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah belum berhasil menekan angka kemiskinan, padahal alokasi dana transfer ke daerah terus membesar.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni penuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di gedung Ombudsman RI hari ini sebagai saksi kasus dugaan korupsi Masjid Al Fauz, Jakarta Pusat.

Terkait isu kontrakan mewah Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu yang didanai APBD, anggota DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ridwan H. Basatu membantah harga sewa kontrakan mencapai Rp1 miliar. Ridwan mengaku yang dia maksud Rp1 miliar itu adalah harga jual rumah tersebut per unit.

Presiden Jokowi mengancam daerah-daerah yang masih terus menimbun dana di bank dengan cara menerbitkan surat utang.

Presiden Jokowi mengungkapkan, terdapat 10 pemerintah provinsi yang masih menampung dananya di bank. Ia juga meminta agar dana tersebut segera dikeluarkan.

Sebanyak 470 LSM diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan indikasi penyelewengan anggaran dana hibah pada APBD Sumsel 2013 senilai Rp2,1 triliun.

Presiden Joko Widodo mengingatkan Pemda dan Pemprov agar segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk investasi yang produktif dan bukannya disimpan di bank.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu menyebut terdapat enam arahan guna mendukung RKP sebagai acuan menyusun RAPBN 2017.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menekankan agar kepala daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Wapres tidak ingin saat APBD dan APBN tumbuh, tapi pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh.