Indeks Apbd

93,73 persen provinsi di Indonesia telah mengalihkan anggarannya untuk penanganan pandemi Corona Covid-19.

APB dan APBD akan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan yang menanggung pasien Corona COVID-19.

Presiden Jokowi minta para menteri dan kepala daerah agar memprioritaskan anggaran untuk penanganan virus corona COVID-19.

Pada 2017, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan anggaran belanja pegawai mencapai 66,4 persen. Posisi kedua ditempati oleh Kepulauan Riau.

Penerimaan pajak Jakarta masih jauh dari target. Hingga 26 November 2019, baru mencapai Rp35,315 triliun.

Sri Mulyani masih menemukan 70 persen alokasi dana dari total APBD untuk urusan pegawai.

Pemkab Bogor mengusulkan biaya pembebasan lahan untuk lokasi ibu kota Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat senilai Rp40 miliar dalam Rancangan APBD 2020.

PKS dan PDIP setuju tenaga ahli dibayar pakai APBD. Alasannya, tidak semua anggota dewan paham semua hal.

Dari draf yang diterima wartawan Tirto, pengajuan anggaran tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu.

Pelibatan organisasi pemasyarakatan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Pemerintah akan memakai anggaran APBN dan APBD untuk membeli sepeda motor listrik buatan dalam negeri.

"Ya, KPK mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri untuk Taufik Kurniawan."

Gubernur DKI Jakarta mengatakan, pihaknya akan mengkaji soal rencana kucuran dana kelurahan oleh pemerintah.

Kemendagri meminta semua pemprov, pemkab dan pemkot menyisihkan sebagian dananya untuk membantu penanganan gempa NTB.

Tinggi atau rendahnya porsi belanja pegawai terhadap APBD di suatu daerah bakal jadi skema pembatasan penerimaan CPNS 2018.

KPK memperpanjang penahanan selama 30 hari per 20 Mei 2018.

Mark down Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu metode yang digunakan calonkada petahana dalam melakukan manipulasi APBD.

"Komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan dinilai masih belum efektif," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Taufik setuju dengan Wapres Jusuf Kalla agar dana Otsus di Papua dan Aceh dievaluasi agar mengetahui dimana letak kebocorannya.

Persoalan di Papua, termasuk kasus gizi buruk di Asmat, tidak bisa diselesaikan hanya semata dengan uang.