tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran Pilkada di akhir tahun 2020 mengalami pembengkakan. Angkanya naik seiring kebutuhan protokol kesehatan yang juga membutuhkan anggaran tidak sedikit yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Anggaran Pilkada Rp15,23 triliun ini APBD. Dengan adanya protokol menjadi Rp20,46 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (22/9/2020).
Sri Mulyani menjelaskan anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD sudah terealisasi sebanyak Rp14,2 triliun. Angka itu setara 93,2 persen dari total Rp15,23 triliun per awal September 2020. Sisanya masih dalam status proses pencairan Rp1,025 triliun dari pos APBD.
“Terealisasi sampai awal September tentunya adalah sebesar Rp14,2 triliun. 93,2 persen,” ucap Sri Mulyani.
Sementara itu, anggaran KPU sendiri mencapai Rp15,01 triliun. Sekitar Rp10,24 triliun berasal dari APBD dan sisa Rp4,77 triliun dibantu oleh APBN.
Untuk tambahan anggaran Rp4,77 triliun untuk KPU, pencairannya masih berjalan. Tahap pertama sudah dicairkan Rp941,4 miliar dan tahap kedua Rp2,84 triliun yang masih dalam proses.
Lalu untuk anggaran Bawaslu tercatat mencapai Rp3,93 triliun. Rinciannya, Rp3,46 triliun dari APBD dan APBN menyumbang Rp474,9 miliar.
Untuk tambahan dari pemerintah pusat senilai Rp474,9 miliar, Sri Mulyani menyatakan pencairan sudah berjalan. Pertama Rp157,4 miliar dan kedua Rp237,4 miliar.
Terakhir untuk pengamanan pemilu dialokasikan Rp1,52 triliun dari ADPB. Realisasinya sudah mencapai angka setara dengan nilai yang dianggarkan.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
