tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 per 23 Agustus 2024 melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mencapai Rp36,61 triliun. Angka ini telah mencapai 97 persen dari total target sebesar Rp37,52 triliun.
Hibah ini nantinya akan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang masing-masing akan menerima total Rp28,22 triliun dan Rp8,39 triliun.
"Dari daerah-daerah yang sudah mampu membayar Pilkada ini Rp37,52 triliun. Dilakukan hibah APBD ke KPU dan Bawaslu Rp36,61 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh daerah," kata Sri Mulyani, dalam rapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Komplek DPR/MPR, Senin (2/9/2024).
Namun, untuk daerah yang masih mengalami hambatan dalam memberikan hibah untuk anggaran Pilkada 2024, pihaknya akan melakukan bantuan melalui Treasury Deposit Facility (TDF) atau surat berharga kepada daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil (DBH).
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, 12 pemerintah daerah telah menerima TDF senilai Rp67,9 miliar.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan melakukan bantuan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp555,4 miliar kepada 56 daerah.
"Kami juga melakukan intercept melalui instrumen DAU senilai Rp555,4 miliar untuk 56 Pemda dan juga melalui pembayaran DBH Rp180,6 miliar untuk 24 Pemda," ujarnya.
Sri Mulyani memastikan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini akan dapat menambal anggaran Pilkada serentak 2024, khususnya untuk daerah-daerah yang masih mengalami hambatan untuk mengalokasikan anggaran khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan terpenuhinya kebutuhan anggaran, Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 itu akan berjalan lancar.
"Kemenkeu dan Kemendagri memastikan, meyakinkan pilkada akan tetap berjalan tepat waktu dan tentu dengan kondisi anggaran yang sudah tersedia," tegas Bendahara Negara itu.
Sementara itu, sebelumnya Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan dari 541 daerah yang menandatangani NPHD, telah menyalurkan hibah sebesar Rp22,11 triliun ke KPU.
Jumlah ini terdiri dari 277 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 264 Pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Selain itu, sejumlah 518 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Bawaslu Daerah senilai total Rp8,61 triliun, sedangkan 23 Pemda belum menandatanganinya. Selanjutnya, 518 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu Daerah senilai Rp6,31 triliun.
"Dengan rincian, 272 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 246 Pemda telah merealisasikan, namun belum sepenuhnya," beber Horas, dalam keterangan resminya, dikutip Tirto, Senin (2/9/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
