tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyayangkan rendahnya belanja Pemerintah Daerah untuk bantuan sosial (bansos) ada di dalam program perlindungan sosial. Berdasarkan data yang diterima, belanja bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru sekitar Rp11 triliun.
"Saya mau tanya teman saya di sini, DJPK kita, belanja sosial di APBD itu berapa? Cuma Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi IV DPD, di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Sri Mulyani mengatakan, rendahnya belanja bansos ini menandakan belanja daerah yang tujuannya melindungi dan menjamin kesejahteraan warga masih didominasi oleh pemerintah pusat. Padahal, pemerintah sudah memberi keleluasaan melalui otonomi daerah. Dana untuk daerah juga sudah ditransfer melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Atas dasar itu, Bendahara Negara itu meminta agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengawasi dan memberi perhatian terhadap belanja bansos di daerah.
"Saya ingin juga di depan DPD ini untuk meminta perhatian, kalau Bapak dan Ibu sekalian wakil-wakil daerah, dengan sistem otonomi dan desentralisasi, sebetulnya kesehatan dan pendidikan itu didelegasikan ke daerah. Masyarakat juga harusnya dilindungi oleh daerah," beber Sri Mulyani.
Dalam APBN Kita sebelumnya, Sri Mulyani mencatat jumlah simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang ada di perbankan mencapai Rp191,5 triliun hingga akhir April 2022. Posisi ini turun 5,33 persen jika dibandingkan posisi Maret sebelumnya menyentuh di atas Rp200 triliun.
"Dana pemda yang di perbankan masih cukup tinggi Rp191,5 triliun ini lebih rendah dari bulan sebelumnya Rp223,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam APBN Kita, di Jakarta, Senin (23/5/2022).
Sri Mulyani mengatakan, meski tercatat turun dari bulan sebelumnya, jumlah simpanan di bank pada April 2022 ini lebih besar jika dibandingkan posisi Januari dan Februari 2022. Di mana masing-masing saat itu tercatat Rp157,9 triliun dan Rp183,3 triliun.
Secara wilayah, provinsi Jawa Timur memiliki saldo tertinggi simpanan di bank mencapai Rp24,17 triliun pada April 2022. Sementara provinsi Kepulauan Riau merupakan yang paling rendah yaitu Rp1,07 triliun.
"Seperti selalu kita sampaikan tiap tahun Jawa Timur pegang saldo tertinggi sedangkan terendah di Riau saldo dari pemda hanya 1,07 triliun," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Maya Saputri
