tirto.id - Pendapatan negara memiliki banyak sumber, baik itu dari sumber tingkat daerah maupun tingkat negara sekalipun. Sumber ini digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi sebuah negara.
Sumber pendapatan tingkat negara dapat berasal dari pajak maupun ekspor impor, sedangkan sumber pendapatan daerah berasal dari pajak tingkat daerah.
Pajak tingkat daerah ini dibagi lagi menjadi pajak tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
Pendapatan daerah merupakan rencana kerja pemerintah untuk semua pendapatan, pengeluaran, dan belanja negara baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah diDaerah APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.
Dilansir dari situs Sumber belajar Kemdikbud, pada dasarnya metode yang dipakai dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai kesamaaan dengan metode yang dipakai menggali sumber-sumber pusat.
Penerimaan Daerah
Menurut Dewi Kusumawardani dalam Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XI, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.
Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan. Kelompok pendapatan daerah terdiri atas:
Kelompok pendapatan asli daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan daerah lainnya yang sah.
Kelompok dana perimbangan, terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
Kelompok lain pendapatan daerah yang sah, dapat bersumber dari:
- Hibah, yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi, kabupaten/kota di luar wilayah provinsi, pemerintah provinsi atau provinsi lainnya, perusahaan daerah/BUMD, perusahaan negara/BUMN atau dari masyarakat.
- Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban akibat bencana alam.
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/ kota dan dari pemerintah daerah lainnya.
- Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Bantuan keuangan.
Pengeluaran Daerah
- Belanja Daerah
Belajar daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Daerah Belanja daerah ini terdiri atas belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.
1. Belanja Aparatur Daerah.
2. Belanja Pelayanan Publik Belanja pelayanan publik terdiri atas belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja bagi hasil terdiri atas bagi hasil pajak ke desa/kelurahan, bagi hasil pajak retribusi ke desa/kelurahan, dan belanja bagi hasil pendapatan lainnya ke desa/kelurahan.
4. Belanja Tidak Tersangka Belanja tidak tersangka merupakan pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya selama tahun anggaran.
- Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan ini terdiri atas:
1. Pembayaran pinjaman yang jatuh tempo.
2. Penyertaan modal pemerintah.
3. Pemberian pinjaman daerah.
Penulis: Abraham William
Editor: Yandri Daniel Damaledo
