tirto.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak prioritas untuk dipotong. Instruksi ini ia sampaikan agar memprioritaskan anggaran untuk penanganan virus corona COVID-19.
"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu," kata Jokowi dalam rapat teleconference dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/3/2020).
"Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas. Sekali lagi ini saya minta saya perintahkan baik kepada kementerian, pemernindath daerah, gubernur, bupati, walikota untuk melakukan hal sama," tegas Jokowi.
Jokowi mengingatkan pandemi corona Covid-19 tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga kepada ekonomi global. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun dari 3 persen menjadi 1,5 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diprediksi turun dari angka 5 persen, sehingga untuk saat ini pemerintah memfokuskan pada 3 hal dalam menghadapi pandemi corona Covid-19.
"Saya sudah minta fokus di tiga hal saja, yaitu yang pertama bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Kedua social safety net, ini bansos-bansos. Ketiga berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar terjadinya PHK," kata Jokowi.
Jokowi menekankan daya beli masyarakat harus dijaga dengan pengalokasian anggaran untuk ketiga fokus tersebut dalam rangka penanganan pandemi corona Covid-19.
Jokowi juga ingin program sosial untuk safety net diperbesar. Ia ingin bantuan yang akan memberikan dampak peningkatan konsumsi, peningkatan daya beli masyarakat. Bantuan langsung harus segera dilaksanakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako.
"Kemudian juga kartu prakerja harus segera dimulai. Ini juga untuk selain memberikan scaling dan upscaling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta agar seluruh dana desa segera direalisasikan, terutama berkaitan padat karya dan padat karya tunai. Ia menginstruksikan Menteri Desa, Mendagri, juga seluruh kepala daerah serta kepala desa agar dana desa ini segera direalisasikan.
"Dan juga saya perlu tekankan program padat karyat tunia di semua kementerian/lembaga harus diperbanyak. Saya ulang, program padat karyat tunai di semua kementerian/lembaga harus diperbanyak. Satu dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi," tegas Jokowi.
Ketiga, Jokowi ingin realokasi anggaran juga difokuskan membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan khususnya UMKM serta sektor informal.
Kemudian, Jokowi juga meminta ada sinergi antara BI, OJK, dan LPS. Ia ingin likuiditas dalam negeri tetap tersedia serta memantau setiap saat terhadap sistem keuangan dan mitigasi risiko sekomprehensif mungkin, sedetail mungkin.
"Saya minta BI fokus terus jaga stabilitas rupiah, menjaga inflasi agar terkendali, dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri," tutur Jokowi.
Sementara itu, di bidang perbankan, Jokowi meminta kepada OJK untuk lebih fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi kelompok-kelompok terdampak khususnya UMKM dan sektor informal. Jokowi beralasan, stimulus ekonomi bisa membuat aktivitas produksi bisa berjalan dan tidak melakukan PHK.
"Saya dapat laporan OJK sudah keluarkan stimulus ekonomi, bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak Covid-19. Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit maupun pembiayaan sangat bagus. Saya minta kebijakan stimulus ini dievaluasi secara periiodik untuk lihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan," tegas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
