Menuju konten utama
Dampak Pandemi Corona

Sandiaga Perkirakan Dana Hibah Pariwisata 2021 Bisa Naik 68%

Sandiaga Uno memperkirakan anggaran hibah pariwisata akan mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2021. 

Sandiaga Perkirakan Dana Hibah Pariwisata 2021 Bisa Naik 68%
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Uno memberikan sambutan saat mengunjungi Kampung Ulos Silahi Sabungan, Dairi, Sumatera Utara, Jumat (19/2/2021). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

tirto.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memperkirakan anggaran hibah pariwisata akan mengalami kenaikan di tahun anggaran 2021. Semula hanya Rp2,2 triliun pada 2020, sementara 2021 nilainya mencapai Rp2,7-3,7 triliun. Jika terealisasi sesuai rencana, maka anggaran hibah pariwisata 2021 berpotensi naik hingga 68 persen.

“Tahun ini naik anggarannya. Naik estimasinya antara Rp2,7-3,7 triliun. Itu yang kami ajukan ke Pak Menko (Airlangga Hartarto). Ini penting dilobi PHRI karena ini ujungnya di Pak Menko dan Bapak Presiden,” ucap Sandiaga dalam rapat kerja nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) secara virtual, Kamis (18/3/2021).

Sandiaga mengatakan lewat dana hibah ini, pemerintah berharap dapat menjangkau lebih banyak hotel dan restoran ketimbang tahun lalu. Ia juga menarget dana ini bisa dipakai untuk memperluas lapangan kerja di destinasi pariwisata.

Sayangnya ketika membahas mengenai bantuan kredit modal kerja, Sandiaga belum dapat menjanjikan apa-apa ke pelaku usaha. Ia bilang hal ini masih dibahas di internal pemerintah mengenai mekanisme dan penyalurannya.

Penjelasan Sandiaga mengenai hibah dan modal kerja ini menjawab pertanyaan Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani yang hadir dalam rakernas. Hariyadi meminta kepada Sandiaga agar bantuan hibah pariwisata dilanjutkan termasuk membenahi masalah administrasi dan penyalurannya.

Hariyadi juga berharap pemerintah bisa mengintervensi pada sisi modal kerja. Pasalnya pengusaha hotel dan restoran mengalami kesulitan mengakses kredit lantaran bank terkendala regulasi 3 pilar penyaluran kredit oleh OJK yaitu prospek usaha, kinerja/performance debitur, dan kemampuan membayar.

“Kami mohon mas menteri bisa membantu memonitor dan memperjuangkan di pihak menkeu. Tanpa ada intervensi di perbankan, kemungkinan akan terjadi gagal bayar tinggi dan rentan kebangkrutan sektor pariwisata,” ucap Hariyadi.

Baca juga artikel terkait KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz