Indeks Anies Baswedan

Tata ruang Pulau Reklamasi akan diatur dalam Perda RDTR. Revisi Perda RDTR dan RTRW akan memasukkan 4 pulau reklamasi saja. 

Pemprov DKI mengusulkan penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Energi. Menurut Anies, hal itu bertujuan untuk mempercepat pembangunan pembangunan fasilitas pengolahan sampah ITF. 

Mahasiswa dan nelayan meminta Gubernur Anies untuk mencabut IMB yang telah diterbitkan untuk bangunan Pulau Reklamasi.

Adu narasi soal reklamasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru dinilai mengalihkan dari permasalahan substansi yang ada.

Sejarawan JJ Rizal menilai DKI Jakarta semakin tua dan semakin pelupa. Sifat macam itu, membuat Jakarta tak jarang tersesat menentukan arah langkah.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai penerbitan IMB menunjukkan komitmen Gubernur Anies Baswedan dalam menghentikan reklamasi lemah. 

Ada lahan kontribusi dari pulau reklamasi buat kepentingan publik. Tapi, sampai kini, belum ada wujudnya.

Reklamasi memang sudah dihentikan, demikian ucapan Anies Baswedan. Tapi, tidak untuk pembangunan di atasnya.

Menerbitkan IMB untuk 900-an bangunan di Pulau D, Anies memakai peraturan warisan Ahok, lawan politiknya pada Pilkada 2017.

Jakpro sedang fokus membangun lapangan upacara di Pulau C atau yang kini dinamakan Pantai Kita.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini belum berkomentar mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 932 bangunan ke pengembang di pulau reklamasi.

KIARA menilai Anies dan BTP memiliki sikap yang sama dalam mengeluarkan kebijakan terkait proyek reklamasi Jakarta.

"Anies kan anti-reklamasi dan gubernur paling hebat berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi," kata BTP.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengacu pada Pergub era Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai landasan legalitasnya.

Pergub tersebut dibuat berlandaskan Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3. Namun menurut Anies pergub itu dibuat tanpa menunggu Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta ditetapkan.

Gubernur Anies Baswedan tidak mau menjelaskan secara detail tentang IMB pulau reklamasi.

Kebijakan penerbitan IMB di atas Pulau Reklamasi dinilai tak memperhatikan aspek ekologis. 

Fraksi PDIP menyebut Anies menyalahi aturan saat menerbitkan IMB kepada pengembang di pulau reklamasi, sementara PKS membela Anies. 

Izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi tidak diumumkan, tapi diklaim Anies Baswedan sudah sesuai prosedur.

Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi sebagai bentuk pemanfaatan lahan di pulau tersebut, sedangkan Anies tetap konsisten tak melanjutkan reklamasi.