Indeks Amandemen Uud 1945

Taufik Basari menilai partisipasi publik minim dalam wacana amandemen UUD 1945, sehingga hanya menguak di kalangan elite saja.

Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas menilai wacana amandemen UUD 1945 hanya untuk kepentingan elite, tidak ada unsur publik di dalamnya.

Keputusan amandemen terbatas UUD 1945 akan dilakukan tergantung dinamika politik dan serta pertimbangan pimpinan parpol, akademisi dan praktisi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menginginkan amandemen UUD 1945 untuk merealisasikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Bamsoet mengklaim perubahan terbatas terhadap UUD 1945 tidak akan melebar kemana-mana, seperti pembahasan mengenai jabatan presiden dan wakil presiden.

Upaya menjadikan Jokowi presiden tiga periode isu lama yang terus berulang. Jokowi dan politikus di sekelilingnya membantah, tapi itu bukan tak mungkin.

Mahfud memastikan tidak ada pembicaraan soal presiden tiga periode di tingkat kabinet. Menurutnya, itu urusan parpol.

Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan menjadi salah satu pasal yang mendapatkan amandemen dan berpotensi muncul di Tes CPNS.

Pengetahuan tentang UUD 1945 biasanya muncul dalam tes seleksi CPNS, salah satunya mengenai Pasal 23 UUD 1945 sebelum maupun sesudah amandemen.

Pasal 24 sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 yang mengatur "Kekuasaan Kehakiman" berpotensi muncul dalam Tes CPNS.

Pasal 28 UUD 1945 mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Berikut perubahan isi pasal ini sebelum dan sesudah Amandemen.

Pasal 20 yang mengatur fungsi DPR, baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945, kerap muncul di tes CPNS.

Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka peluang memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Jokowi perlu menegur dan mengonsolidasikan partai pendukungnya agar jangan lagi membuat wacana 'asbun', presiden tiga periode, misalnya.

Koalisi gemuk memang menguntungkan Jokowi, awalnya, sampai kemudian muncul usulan memperpanjang masa jabatan presiden.

Partai Demokrat menolak adanya Pemilu tak langsung dan penambahan masa jabatan Presiden.

Jokowi menolak adanya amandemen UUD 1945 dan fokus mengatasi tekanan eksternal.

Jokowi menganggap pihak yang usulan perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode sama dengan menampar mukanya dan hanya mencari muka.

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda, mengatakan penambahan masa jabatan presiden kepentingan kelompok.

Pemilihan presiden lewat MPR terbukti memiliki banyak mudarat, salah satunya presiden bisa tumbuh jadi sosok otoriter dan antikritik, sementara MPR hanya menjadi tukang “stempel.”