Indeks Amandemen Uud 1945
Mahfud Bantah Pemerintah Punya Wacana Presiden Jabat 3 Periode
Mahfud memastikan tidak ada pembicaraan soal presiden tiga periode di tingkat kabinet. Menurutnya, itu urusan parpol.
Bunyi Pasal 31 Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945 untuk Tes CPNS
Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan menjadi salah satu pasal yang mendapatkan amandemen dan berpotensi muncul di Tes CPNS.
Perubahan Pasal 23 UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen di Tes CPNS
Pengetahuan tentang UUD 1945 biasanya muncul dalam tes seleksi CPNS, salah satunya mengenai Pasal 23 UUD 1945 sebelum maupun sesudah amandemen.
Isi Pasal 24 Sebelum & Setelah Amandemen UUD 1945 di Soal Tes CPNS
Pasal 24 sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 yang mengatur "Kekuasaan Kehakiman" berpotensi muncul dalam Tes CPNS.
Isi Pasal 28 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
Pasal 28 UUD 1945 mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Berikut perubahan isi pasal ini sebelum dan sesudah Amandemen.
Isi Pasal 20 UUD 1945 Sebelum & Setelah Amandemen untuk Tes CPNS
Pasal 20 yang mengatur fungsi DPR, baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945, kerap muncul di tes CPNS.
Isi Pasal 1 UUD 1945 Sebelum & Setelah Amandemen Muncul di Tes CPNS
Perubahan isi Pasal 1 sebelum dan setelah Amandemen UUD 1945 sering muncul dalam soal Tes CPNS.
Isi Perubahan Pasal 7 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
Sepanjang sejarahnya, amandemen UUD 1945 telah empat kali dilakukan, termasuk untuk Pasal 7.
Ketua MPR Bamsoet Buka Peluang KPK Masuk Amandemen UUD 1945
Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka peluang memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Marah Saja Tak Cukup Setop Wacana Presiden Tiga Periode, Pak Jokowi
Jokowi perlu menegur dan mengonsolidasikan partai pendukungnya agar jangan lagi membuat wacana 'asbun', presiden tiga periode, misalnya.
Koalisi Gemuk Jokowi Makan Tuan di Isu 'Presiden 3 Periode'
Koalisi gemuk memang menguntungkan Jokowi, awalnya, sampai kemudian muncul usulan memperpanjang masa jabatan presiden.
Partai Demokrat Tolak Wacana Pemilu dan Pilkada Tak Langsung
Partai Demokrat menolak adanya Pemilu tak langsung dan penambahan masa jabatan Presiden.
Soal Revisi UUD 1945, Jokowi: Menampar Saya & Ingin Cari Muka
Jokowi menolak adanya amandemen UUD 1945 dan fokus mengatasi tekanan eksternal.
Jokowi Tolak Usulan Amandemen UUD 1945
Jokowi menganggap pihak yang usulan perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode sama dengan menampar mukanya dan hanya mencari muka.
Penambahan Masa Jabatan Presiden Tak Mendasar, Kata Ahli
Guru Besar Hukum Tata Negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda, mengatakan penambahan masa jabatan presiden kepentingan kelompok.
Sikap Malu-Malu Parpol soal Wacana Pemilihan Presiden Lewat MPR
Pemilihan presiden lewat MPR terbukti memiliki banyak mudarat, salah satunya presiden bisa tumbuh jadi sosok otoriter dan antikritik, sementara MPR hanya menjadi tukang “stempel.”
Pakar Hukum Tata Negara Usul Presiden Cukup 1 Periode Tapi 7 Tahun
Refly Harun mengusulkan masa jabatan Presiden diperpanjang jadi enam hingga tujuh tahun, tapi cukup satu periode.
Ada Watak Oligarki di Balik Usul Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Ketum Nasdem Surya Paloh mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden dalam amandemen UUD 1945.
Bamsoet Sebut Ada Lima Wacana Berkembang Soal Amandemen UUD 1945
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut ada lima wacana yang berkembang soal amandemen UUD 1945.
Wapres Ma'ruf Dukung Penguatan KY di Amandemen UUD 1945
Wapres RI Ma'ruf Amin mendukung keinginan Komisi Yudisial (KY) terkait penguatan lembaga negara tersebut dalam Amendemen UUD 1945.