Indeks Amandemen Uud 1945

Refly Harun mengusulkan masa jabatan Presiden diperpanjang jadi enam hingga tujuh tahun, tapi cukup satu periode.

Ketum Nasdem Surya Paloh mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden dalam amandemen UUD 1945.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut ada lima wacana yang berkembang soal amandemen UUD 1945.

Wapres RI Ma'ruf Amin mendukung keinginan Komisi Yudisial (KY) terkait penguatan lembaga negara tersebut dalam Amendemen UUD 1945.

Purnawirawan TNI mendorong ada amandemen UUD 1945 dengan mengembalikan kewenangan MPR RI untuk memilih Presiden.

GBHN dihapus di era Megawati tak lama setelah Gus Dur dilengserkan. Saat ini Megawati dan PDI-P ingin menghidupkannya kembali.

Wapres JK mengatakan posisi presiden sebagai mandataris MPR tidak dapat diberlakukan lagi karena pasti ditolak rakyat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung.

Presiden Jokowi dan 10 orang pimpinan MPR mendiskusikan soal amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 di Istana Merdeka.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada 2002 merupakan perubahan keempat atau terakhir setelah tahun 1999.2000. dan 2001.

Bamsoet menjamin sepuluh pimpinan MPR akan cermat dalam membahas amandemen UUD 1945, termasuk siap untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Gerindra dan Nasdem sepakat mengamandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Pengamat menilai ini sangat transaksional dan berbau Orde Baru.

Formappi menilai kesepakatan antara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mengamandemen UUD 1945 secara penuh membuka jalan adanya wacana pemilihan presiden secara tidak langsung.

Sejarah perubahan Amandemen UUD 1945 sejak Reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Salah satu kesepakatan Prabowo dan Surya Paloh adalah amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

Surya Paloh mengatakan amandeman UUD 1945 tidak hanya terbatas pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Bamsoet menilai amandemen terbatas UUD 1945 diperlukan dan karena itu MPR meminta masukan dari Megawati.

Jika GBHN dihidupan disebut hanya akan mengatur visi pembangunan, bukan misi dan pelaksanaan pemerintahan, sehingga menghambat ruang gerak partai politik.

PKB akan membentuk tim pengkajian khusus soal amandemen terbatas UUD 1945 dan rencana menghidupkan kembali GBHN.

Tidak ada urgensi GBHN dihidupkan kembali, walhasil ide amandemen UUD 1945 dicurigai sebagai modus mengerdilkan demokrasi dan siasat kendalikan kepala negara.