Indeks Amandemen Uud 1945

Purnawirawan TNI mendorong ada amandemen UUD 1945 dengan mengembalikan kewenangan MPR RI untuk memilih Presiden.

GBHN dihapus di era Megawati tak lama setelah Gus Dur dilengserkan. Saat ini Megawati dan PDI-P ingin menghidupkannya kembali.

Wapres JK mengatakan posisi presiden sebagai mandataris MPR tidak dapat diberlakukan lagi karena pasti ditolak rakyat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung.

Presiden Jokowi dan 10 orang pimpinan MPR mendiskusikan soal amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 di Istana Merdeka.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada 2002 merupakan perubahan keempat atau terakhir setelah tahun 1999.2000. dan 2001.

Bamsoet menjamin sepuluh pimpinan MPR akan cermat dalam membahas amandemen UUD 1945, termasuk siap untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Gerindra dan Nasdem sepakat mengamandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Pengamat menilai ini sangat transaksional dan berbau Orde Baru.

Formappi menilai kesepakatan antara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mengamandemen UUD 1945 secara penuh membuka jalan adanya wacana pemilihan presiden secara tidak langsung.

Sejarah perubahan Amandemen UUD 1945 sejak Reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Salah satu kesepakatan Prabowo dan Surya Paloh adalah amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

Sejarah Amandemen UUD 1945 yang kedua dilakukan pada 2000 setelah perubahan pertama pada 1999.

Surya Paloh mengatakan amandeman UUD 1945 tidak hanya terbatas pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Bamsoet menilai amandemen terbatas UUD 1945 diperlukan dan karena itu MPR meminta masukan dari Megawati.

Jika GBHN dihidupan disebut hanya akan mengatur visi pembangunan, bukan misi dan pelaksanaan pemerintahan, sehingga menghambat ruang gerak partai politik.

Tidak ada urgensi GBHN dihidupkan kembali, walhasil ide amandemen UUD 1945 dicurigai sebagai modus mengerdilkan demokrasi dan siasat kendalikan kepala negara.

PKB akan membentuk tim pengkajian khusus soal amandemen terbatas UUD 1945 dan rencana menghidupkan kembali GBHN.

PDI Perjuangan ngotot ingin mengembalikan GBHN, tapi Jokowi justru menolak ide ini.

Amandemen UUD 1945 ditujukan untuk mencegah pemerintahan republik berjalan seperti Orde Baru.

Amandemen juga begitu harus ada kajian dulu yang kuat. Yang penting jangan sampai ada pikiran kembali ke UUD 1945. Itu fatal, itu salah