Menuju konten utama

Bamsoet Pastikan Amandemen UUD 1945 Tak Bahas Pemilihan Presiden

Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung.

Bamsoet Pastikan Amandemen UUD 1945 Tak Bahas Pemilihan Presiden
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersiap memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama.

tirto.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet memastikan pemilihan presiden tidak akan dibahas dalam rencana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Ia mengatakan hal itu sebagaimana direkomendasikan oleh MPR RI periode 2014-2019.

"Saya tegaskan, amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak membahas pemilihan presiden. Pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung. Tidak dikembalikan ke MPR RI. Tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandataris MPR RI terakhir tahun 2002," tegas Bamsoet di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini memastikan amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar. Ia menegaskan masa jabatan presiden tetap lima tahun dan maksimal dua periode.

"Amanademen terbatas UUD NRI 1945 hanya akan membahas masalah ekonomi dan pembangunan. Kami tidak akan membiarkan menjadi bola liar. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada amandemen terkait pemilihan presiden secara langsung," kata dia.

Bamsoet menyampaikan hal itu saat Pimpinan MPR RI mengantarkan undangan kepada Joko Widodo untuk dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2019-2024, bersama KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB, di Gedung Nusantara, Komplek MPR RI, Jakarta.

"Silaturahim dengan Presiden Joko Widodo sekaligus meminta pandangan beliau guna memastikan beberapa hal teknis lainnya. Presiden mempercayakan sepenuhnya kepada MPR RI sebagai tuan rumah. Kesuksesan pelantikan bukanlah semata buah hasil kerja MPR RI, melainkan buah hasil kerja Bangsa Indonesia," ujar Bamsoet.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), Lestari Moerdijat (F-Nasdem) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa MPR RI juga telah silaturahim sekaligus mengantarkan undangan pelantikan kepada Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH Maruf Amin, Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, kandidat calon presiden - wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Serta malam nanti ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kehadiran mereka dalam pelantikan selain membawa kesejukan bagi iklim politik nasional, juga akan membawa pesan penting bahwa para elite politik selalu mengedepankan gotong royong dalam membangun bangsa dan negara," ujarnya.

Bamsoet mengajak Jokowi dan Ma'ruf Amin bisa seiring sejalan dengan MPR RI dalam menghadapi berbagai agenda ketatanegaraan ke depan.

Baca juga artikel terkait AMANDEMEN UUD 1945

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Hendra Friana