Indeks Amandemen Uud 1945

Politikus senior Golkar Akbar Tanjung mengatakan, sejauh ini UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak empat kali.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan soal menghilangkan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung.

PDIP mengajak NasDem mendukung dimunculkan kembali GBHN, terkait ucapan Surya Paloh yang menyebut negara Indonesia menganut sistem kapitalis liberal.

PKS menilai amandemen UUD 1945 tidak tepat dilaksanakan ketika kekuatan oposisi jauh lebih kecil dibanding koalisi partai pendukung pemerintah. 

Fadli Zon meminta amandemen UUD 1945 tidak dilakukan untuk kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu saja.

PDIP membantah melakukan 'barter' antara program amandemen terbatas UUD 1945 dengan kursi Ketua MPR. 

Sejak 2010 muncul tiga usulan untuk amandemen, yakni mengembalikan pada UUD 1945 yang asli, menjalankan amandemen, dan perlu amandemen ulang.

PDIP membujuk partai di luar koalisi agar sepakat dengan amandemen UUD 1945 lewat paket pimpinan MPR.

Feri menilai alasan PDIP ingin mengamandemen UUD 1945 dan menjadikan MPR sebagai pimpinan tertinggi, karena ada upaya untuk mengendalikan Jokowi.

Jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, maka dikhawatirkan akan sesuka hati menekan Presiden dalam berbagai program pembangunan lainnya.

Namun Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Daulay itu mengatakan jangan sampai amandemen itu terbuka secara luas dan mengakibatkan tidak terkontrol.

Pimpinan MPR periode 2019-2024 yang terpilih nanti diharapkan PIDP mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945.

Refly Harun menilai GBHN sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan masa kini lantaran sudah tak lagi menganut supremasi MPR.

Komisi Yudisial sudah konflik berkali-kali dengan instansi hukum lain, terutama Mahkamah Agung. Wacana pembubarannya pun sudah berkali-kali muncul.

Partai Golkar dan PDIP akan melakukan evaluasi UUD'45 hasil amandemen keempat.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyatakan bahwa, setelah menimbang masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, pimpinan MPR melalui rapat gabungan telah memutuskan untuk memulai tahapan proses amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

MPR akan menggelar Focus Group Disscussion yang melibatkan para pakar, tokoh pemerintahan, tokoh partai politik, tokoh daerah, dan elemen masyarakat lainnya untuk membahas tentang kemungkinan amandemen UUD 1945 tersebut.