Indeks Amandemen Uud 1945

Apa saja tugas DPA, lembaga negara yang dihapus setelah amandemen UUD 1945? Apa beda DPA dan Wantimpres?

UUD 1945 sempat berhenti digunakan sebagai konsitusi negara Indonesia ketika UUDS 1950 berlaku.

Penjelasan bunyi Pasal 21 UUD 1945 mengatur tentang DPR dan terjadi sedikit perubahan serta pengurangan ayat sebelum dan sesudah amandemen.

Penjelasan isi Pasal 19 UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen mengalami perubahan bunyi serta penambahan ayat. 

Mengetahui bagaimana Isi Bunyi Pasal 15 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. 

Mengetahui tujuan Amandemen UUD 1945, bagaimana hasil, dan urutan sejarah perubahannya. 

Apa saja perubahan Pasal 6 sebelum dan sesudah atau setelah Amandemen UUD 1945, termasuk penambahan Pasal 6A?

Apa isi pasal 33 UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen?

Bagaimana sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen?

Apa saja perubahan Pasal 11 sebelum dan sesudah atau setelah Amandemen UUD 1945

Isi Pasal 34 UUD 1945 sebelum maupun sesudah Amandemen berpotensi muncul sebagai soal TWK dalam tes CPNS. Berikut penjelasannya.

Bagaimana bunyi Pasal 5 sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945, isinya mengatur tentang apa?

Isi Pasal 2 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam amandemen ke-4 yang dilakukan saat Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

PKS menilai PPHN sebaiknya dihadirkan dengan cara membuat undang-undang, tak perlu melalui amandemen UUD 1945.

Peneliti PRP-BRIN Wasisto menilai Jokowi sengaja menggunakan kalimat “bersayap” untuk membawa masyarakat ke arah ambiguitas.

HNW mengatakan amandemen UUD 1945 hanya salah satu opsi rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

PKP minta parpol pendukung Jokowi bersikap tegas menghentikan wacana amandemen UUD 1945 usai Jokowi tak mau menjabat 3 periode. 

Apa bunyi atau isi Pasal 3 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen? 

Melalui juru bicaranya, Jokowi mengklaim sejak awal tak ada niat sama sekali untuk menjadi presiden selama tiga periode.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan lembaganya belum memutuskan apapun terkait wacana amandemen UUD 1945.