Indeks Amandemen Uud 1945

Mengetahui bagaimana Isi Bunyi Pasal 15 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. 

Mengetahui tujuan Amandemen UUD 1945, bagaimana hasil, dan urutan sejarah perubahannya. 

Apa saja perubahan Pasal 6 sebelum dan sesudah atau setelah Amandemen UUD 1945, termasuk penambahan Pasal 6A?

Isi atau bunyi Pasal 5 UUD 1945 mengalami perubahan sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen.

Apa isi pasal 33 UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen?

Bagaimana sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen?

Apa saja perubahan Pasal 11 sebelum dan sesudah atau setelah Amandemen UUD 1945

Isi Pasal 34 UUD 1945 sebelum maupun sesudah Amandemen berpotensi muncul sebagai soal TWK dalam tes CPNS. Berikut penjelasannya.

Bagaimana bunyi Pasal 5 sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945, isinya mengatur tentang apa?

Isi Pasal 2 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam amandemen ke-4 yang dilakukan saat Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

PKS menilai PPHN sebaiknya dihadirkan dengan cara membuat undang-undang, tak perlu melalui amandemen UUD 1945.

Peneliti PRP-BRIN Wasisto menilai Jokowi sengaja menggunakan kalimat “bersayap” untuk membawa masyarakat ke arah ambiguitas.

HNW mengatakan amandemen UUD 1945 hanya salah satu opsi rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

PKP minta parpol pendukung Jokowi bersikap tegas menghentikan wacana amandemen UUD 1945 usai Jokowi tak mau menjabat 3 periode. 

Apa bunyi atau isi Pasal 3 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen? 

Melalui juru bicaranya, Jokowi mengklaim sejak awal tak ada niat sama sekali untuk menjadi presiden selama tiga periode.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan lembaganya belum memutuskan apapun terkait wacana amandemen UUD 1945.

Taufik Basari menilai partisipasi publik minim dalam wacana amandemen UUD 1945, sehingga hanya menguak di kalangan elite saja.

Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas menilai wacana amandemen UUD 1945 hanya untuk kepentingan elite, tidak ada unsur publik di dalamnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menginginkan amandemen UUD 1945 untuk merealisasikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).