tirto.id - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan tidak ada pembahasan tunggal mengenai amandemen UUD 1945 di kalangan pimpinan atau anggota MPR. Amandemen UUD 1945 hanya salah satu opsi rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Rekomendasi itu sedang dikaji oleh badan pengkajian yang dibentuk ketua MPR. Masih berlangsung dengan mendengarkan masukan masyarakat," ujar politikus senior PKS tersebut kepada reporter Tirto, Selasa (14/9/2021).
Menurut HNW, untuk menghadirkan PPHN memang terdapat beragam opsi, antara lain ada pihak yang merekomendasikan perubahan UUD 1945, Tap MPR, dan cukup dengan Undang-Undang.
"Hasil rekomendasi masih dikaji. Ditargetkan selesai akhir 2021," tukasnya.
Dalam hal ini, HNW mengatakan PKS menolak rekomendasi amandemen UUD 1945. PKS setuju dengan usulan PPHN demi kemajuan kehidupan berbangsa, namun cukup dengan instrumen UU.
"Sikap PKS ini warisan PKS dulu, saat kondisi Indonesia belum terkena COVID dan sangat memungkinkan untuk dilakukan amandemen, saat itu saja kami menolak. Apalagi sekarang saat tidak kondusif," ujarnya.
Wacana amandemen UUD 1945 mendapat penolakan dari masyarakat sipil. Salah satunya Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari yang menilai hal itu sebagai kepentingan elite politik dan tak ada urgensi publiknya.
Feri juga mengatakan bahwa amandemen UUD 1945 perlu mengikuti kebutuhan publik terkini. Semisal saat ini publik sedang berjibaku bertahan hidup dari pandemi COVID-19.
"Pertanyaan menariknya, kalau kebutuhan publik saat ini terkait COVID-19. Kok solusinya menambah kewenangan MPR? Nyambungnya di mana?" tukas Feri.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
