tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin meminta seluruh pihak terutama partai koalisi pemerintah untuk mengakhiri wacana amandemen UUD 1945. Hal ini mengingat Presiden Joko Widodo telah menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa kepresidenan dari dua menjadi tiga periode.
"Salah satu yang bisa kami tangkap dari pernyataan itu adalah presiden bermaksud memberikan peringatan kepada para pengusung dan pendukung gagasan tersebut untuk menyudahi wacana itu," ujar Said dalam keterangan tertulis dikutip Senin (13/9/2021).
Said meminta seluruh partai koalisi pemerintah untuk mendukung komitmen Presiden Jokowi tersebut. Ia juga mengimbau agar setiap partai pendukung menyampaikan ketegasan sikap dalam isu ini.
"Bagi PKP, pernyataan presiden tersebut menunjukkan bahwa beliau sungguh-sungguh ingin menjaga amanat reformasi dan ingin konsisten pada kehendak konstitusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial," tukasnya.
Menurut Said, perpanjangan masa kepresidenan akan berakibat pada perpanjangan masa jabatan anggota DPR saat ini. Hal ini akan merugikan PKP yang sedang bersiap meraih kursi di Pemilu 2024.
"Kader kami di seluruh Indonesia hari ini sedang giat-giatnya, sedang semangat-semangatnya mempersiapkan diri untuk masuk ke gedung parlemen di Senayan," kata dia.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman sebelumnya menyatakan bahwa Jokowi menolak usulan penambahan masa jabatan presiden RI menjadi tiga periode. Jokowi, melalui Fadjroel mengklaim sejak awal tak ada niat sama sekali untuk menjadi presiden selama tiga periode.
"Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, saya [Jokowi] tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama," jelas Fadjroel dalam keterangan video yang diterima Tirto, Minggu (12/9/2021).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz
